Melibatkan Sarjana di Desa Untuk Pembangunan Desa

Tingginya animo siswa SMA yang baru menamatkan sekolahnya untuk melanjutkan ke jenjang ke perguruan beberapa tahun terakhir ini  sungguh luar biasa. tak hanya di Kota, bahkan didesapun tak mau ketinggalan. Mereka berkuliah bukan hanya didaerahnya  bahkan keluar daerah hingga ke Pulau Jawa yang banyak disebut orang sebagai ladang ilmu penegtahuan, banyak tokoh bangsa yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di pulau ini,

Tiap tahun puluhan ribu sarjana muda dicetak, ada yang bertahan menaklukan  Kota dimana ia kuliah untuk bekerja sesuai dengan ilmu dan pengalamannya selama berkuliah, dan ada juga yang pulang ke Kampung halamannya di Desa.

Di Desa mayoritas para sarjana ini mengabdi, masuk diinstansi pemerintah, ada yang dipuskesmas kantor desa, kecamatan,dan sekolah-sekolah,.

***

Desa merupakan ruang lingkup terkecil dalam struktur negara indonesia yang otonom dan didalamnya terdapat orgaisasi yang diisi oleh perangkat desa serta dikepalaii oleh seorang kepala desa yang mengelola urusan administrasi desa, pelayanan publik serta urusan-urusa keperintahan lainnya.

Semenjak kebijakan hukum terkait UU desa, perhatian pemerintah begitu serius, apalagi diera pemerintahan Jokowi saat ini dimana salah satu nawacintanya adalah mebangun dari pinggiran. hal ini bisa dilihat dari digelontorkannya Dana Desa keseluruh desa, dan tiap tahun mengalami peningkatan. 

Tapi dari besarnya perhatian pemerintah pusat tersebut tidak berbanding lurus dengan program yang ada didesa, hal ini bisa dilihat dari mayoritas desa, yang masih kaku dalam membuat program, misal di Desa saya ada banyak program yang belum menyentuh akar persoalan. sebut saja program pengadaan perahu nelayan. Bantuan yang disudah dibagikan kepada masyarakat nelayan ternyata banyak tidak difungsikan, disimpan di bawa kolong-kolong rumah mereka.

Menurut Kadesnya bahwa program tersebut sudah berdasarkan pada usulan mayoritas warga dan pembagiannya sudah berdasarkan data nelayan didesa.

Dari gambaran kasus diatas tentu ada yang tidak beres, saya berpendapat bahwa kadesnya tidak melihat akar persoalan, tidak bisa membedahkan mana kebutuhan dan kemauan.

Meskipun mayoritas warga mengusulkan itu, seharusnya bisa dilihat, dari data, dan kondisi. apakah data itu benar-benar valid atau tidak, dan kondisinya sangat urgen atau seperti apa. jika tidak bisa mempelajari data, seharunsya para sarjana dilibatkan dalam urusan yang didesa,  apalagi menyangkut kebijakan, mintai pendapat mereka, saya yakin mereka juga punya ide dan gagasan yang baik.

Jangan abaikan keberadaan mereka, jadikan juga mereka sebagai subjek pembangunan!!!!