Memetik Pelajaran dari PILKADES KAPOA

Meskipun pilkadesnya sudah berakhir, tapi proses sampai pada penetepan namapaknyaa belum menemui titik terang, prosesnya masih bergulir ke TIM PENYELESAIAN SENGKETA KABUPATEN, hal ini karena pihak yang merasa dirugikan mengajukan keberatan atas pelaksanaan yang diklaim sarat akan pelangaaran-pelanggaran.

Pihak yang merasa dirugikan disini adalah pihak 01 yang memperoleh suara 276 kalah tipis satu suara dibanding rivalnya 03 dengan perolehan suaran 277.

Keberatan yang dilayangkan adalah soal DPT, ada ditemukan warga luar yang memilih, padahal menurut dokumen surat pernyataan yang salah satu poinnya menyebut perihal DPT telah ditandatangani oleh masing-masing calon artinya telah disepakati, berarti urusan DPT seharusnya kelar.

Lalu muncul pertanyaan:

Apakah pelaksanaan PILKADES 24 juni kemarin sudah sesuai dengan isi dokumen tersebut? Lalu apakah dokumen tersebut sudah sesuai perintah regulasi, dalam hal ini Perbup?

Jika ya, berarti tidak ada persoalan, semua clear.

Jika tidak bagaimana?

Ini yang menjadi duduk persoalannya. Yang harus dicermari dan ditelaah.

Karena ini hal baru di Kadatua, yang sebelumnya jika pilkades kelar maka kelar semua tinggal menunggu pelantikan. Tapi kali ini berbeda YANG KALAH MENGUGAT, tentu mungkin sebagian dari kita menyikapinya dengan emosi dan beranggapan kasus ini soal ego tidak mau kalah, ambisi dan lain sebagainya, dan bahkan ada yang menganalogikan seperti KIPER memasukan Bola digawangnya sendiri.

Entah apa maksud analogi tersebut.

Tapi alangkah baiknya kita lepaskan dulu emosi yang membelenggu dipikiran kita. Sembari merenungi ucapan gusdur "berpolitik cukup sampai tenggorokan, jangan sampai hati, agar tidak sakit hati. Karena ini demokrasi yang merupakan produk ilmu pengetahuan berarti domainnya adalah logika bukan hati.

Maka sebaiknya kita membuka pikiran, membaca regulasi sebagai pedoman pelaksanaan, apakah pilkades kemarin sudah sesuai atau tidak. Jika hal ini dilakukan, manakala nanti diaksanaan pesta demokrasi kembali, kita bisa belajar, agar pelanggaran tidak terulang dan akan tercapai kedewasaan dan mencapai kematangan dalam berpolitik.