A.
lntroduction : Apa itu Teori Birokrasi Politik ?
Teori birokrasi politik itu berusaha untuk menjelaskan peran
pembuatan kebijakan administrasi dan birokrasi dan kerangka tersebut biasanya
menolak adanya dikotomi politik-administrasi, tapi secara khusus dikotomi
tersebut hanya di anggap sebagai kebodohan yang di sengaja dari peran sentral
birokrasi dalam struktur kekuasaan pemerintahan. Karena birokrasi dan birokrat itu sering
terlibat dalam perilaku politik, maka perlu di pertegas peran politik birokrasi itu. Politik secara umum didefinisikan
sebagai alokasi otoritatif nilai-nilai, atau proses memutuskan "siapa yang
mendapatkan apa, kapan
dan bagaimana" (Easton 1965: Lasswell1936).
Sedangkan menurut Meier (1993: 7) bahwa
birokrasi Logis terlibat dalam "politik dari urutan pertama". Karena itu teori
politik birokrasi mulai diterima dalam prakteknya yang menurut Waldo (1948)
bahwa Administrasi adalah
politik. Teori-teori politik birokrasi berusaha mencari
kesalahan yang bisa membagi administrasi dengan politik. Para sarjana mendukung pembagian politik-administrasi yang menyadari permainan peran politik birokrasi. Woodrow Wilson dan Frank
Goodnow pada waktu
seperti itu menulis sebuah buku yang menyadari bahwa politik dan
administrasi mewakili sintesis daripada dua bagian yang hampir dipisahkan dari
kebijakan publik perusahaan (Lynn 2001). Tetapi, sarjana administrasi publik terkemuka
lain berpendapat pada paruh pertama abad kedua
puluh bahwa
teori administrasi harus memperhitungkan politik. Yang paling
terkemuka yaitu John Gaus. Birokrasi itu sungguh-sungguh memegang dan
menggunakan kekuatan
politik. Gaus berpendapat bahwa teori administrasi mengabaikan fakta bahwa birokrat yang membantu
untuk menentukan kehendak negara, pasti tidak terelakkan dari lembaga politik. Gaus pun merangkum tujuan teori politik birokrasi yaitu teori administrasi publik berarti dalam waktu
kita teori politik juga (1950, 168).
B.
Teori Administrasi sebagai Teori Politik
Karya yang berkembang perlunya sebuah teori birokrasi politik
adalah dari Dwight Waldo The
administrasi negara (1948). Yaitu:
1.
Melakukan kritik keras terhadap penelitian
sudah ada dengan
argumentasi
bahwa keilmuan administrasi publik berkisar pada seperangkat inti keyakinan bahwa secara
kumulatif berfungsi
untuk membatasi perkembangan teoritis. Mempercayai bahwa antara efisiensi dan
demokrasi sejalan, kemudian harus membagi secara nyata antara pengambilan
keputusan dan pelaksana, karena tujuan ilmu administrasi memaksimalkan
efisiensi.
2.
Kedua, Waldo berpendapat bahwa keilmuan administratif itu
sendiri digerakkan oleh filosofi politik tertentu.
Pada
1948, terbit buku karya Dwight Waldo berjudul The Administrative State: A Study
of Political Theory of American Public Administration.
Buku Waldo ini dengan tegas membantah literatur ortodoksi. Menurut Waldo,
doktrin administrasi publik adalah teori politik. Waldo juga menyatakan bahwa
administrasi publik adalah produk dari kondisi material dan ideologis. Kalau
hukum konstitusi berubah, maka administrasi publik juga berubah. Pada periode
1938-1950 tersebut terjadi pertentangan antara anggapan mengenai value-free dan
value-laden politics dari administrasi publik, dan dalam praktek yang dominan
adalah value-laden politics. John M. Gaus menyatakan bahwa teori administrasi
publik sebenarnya juga teori politik.
C.
Teori Administrasi sebagai Teori Politik
Paradigma politik birokrasi
dituangkan oleh Graham Allison (1971) dalam
karyanya “ Essence of decision”, yang direvisi bersama Morton Halperin (1972),
fokusnya pada essence of decision yang menjadi usaha pertama secara serius dan
komprehensif membangun kerangka kerja tawar-menawar dan negosiasi dalam
pengambilan keputusan. Melalui pertanyaan besar tentang pemicu utama dari
kebijakan demokratis yakni why do governments do what they do? In other words,
how is policy made, and who determines or influence it? Allison memberikan
jawaban melalui tiga model teoritisasi. Ketiga model teoritisasi Allison meliputi:
1. pertama, model the actor rational
(model aktor rasional) atau Model I (the classical model). Model I ini
menjelaskan bahwa keputusan pemerintah dipahami sebagai hasil dari single actor
dalam membuat keputusan untuk kepentingan strategis mereka sendiri.
2.
Kedua, model yang didasari oleh paradigma proses
organisasional (the organizational process paradigm) atau Model II. Model II
ini mengakui bahwa terdapat berbagai aktor yang harus terlibat dalam
pengambilan keputusan, dan proses pengambilan keputusan sangat terstrukutur
melalui standart operational procedural (SOP) yang disepakati.
3.
Ketiga, model politik birokrasi (the bureaucratic politics
paradigm) atau Model III. Model politik birokrasi atau paradigma politik
birokrasi Allison ini didasari oleh beberapa asumsi, antara lain:
1)
Cabang eksekutif terbentuk dari bermacam-macam organisasi
dan individu, yang masing-masing memiliki sasaran dan agenda yang berbeda-beda,
serta aktor-aktor tersebut membawa isu-isu tertentu yang menarik perhatian
dengan motivasi dan kepentingan masing-masing;
2)
Tidak ada aktor dalam cabang eksekutif tersebut yang mampu
bertindak sendiri-sendiri atau sepihak;
3)
Keputusan akhir adalah akibat dari politik (political
resultant) dengan kata lain apa yang diputuskan pemerintah adalah hasil dari
proses tawar-menawar atau kompromi dari proses politik; dan
4) Terdapat perbedaan antara
policy-making dengan pelaksanaannya.
D.
Politik, Kekuasaan, dan Organisasi
Secara khusus, kerangka Allison meninggalkan isu-isu
organisasi yang penting, seperti sebagian besar dari
studi kerangka yang berusaha mensin tesis, hampir secara
eksklusif berfokus pada merek
yang eksekutif.
Ada dua dimensi
organisasi kunci teori politik birokrasi :
1. Berhubungan dengan
perilaku. Tujuan utama di sini adalah untuk menjelaskan mengapa birokrat dan
birokrasi melakukan apa yang mereka lakukan. Anggapan umum adalah bahwa
birokrasi mengejar misi publik yang penting dan membuat kebijakan banyak , namun
hanya memiliki pedoman jelas dari undang-undang. Jika lembaga-lembaga resmi yang
bertanggung jawab untuk tujuan lembaga-lembaga publik, hanya sebagian
menjelaskan apa yang birokrasi lakukan dan mengapa mereka melakukannya, apa
yang menjelaskan sisanya?
2. Berkaitan dengan struktur
kelembagaan dan distribusi kekuasaan. Tujuan utama di sini adalah untuk
memahami bagaimana jalur resmi birokrasi kewenangannya berhubungan ke lembaga
lain, dan program-program kebijakan ditempatkan dalam yurisdiksinya semua bergabung
untuk menentukan pengaruh politik relatif berbagai aktor politik.
Penjelasan untuk
perilaku politik birokrasi dan birokrat memiliki akar yang kuat dalam literatur
teori organisasi. Misalnya :
1.
Robert
Merton (1957) menyatakan bahwa lembaga disusun sebagai birokrasi klasik
membentuk kepribadian orang-orang yang bekerja untuk mereka. Sebuah lingkungan
birokrasi. Mertonberpendapat, orang
ditekan agar sesuai dengan pola-pola perilaku yang diharapkan untuk mengikuti
aturan, menjadi metodis dan rinci.
2.
William
Whyte, Jr, menggemakan tema yang sama dalam bukunya Organisasi kerja Thr. Mach
(1956). Penelitian dalam perusahaan-perusahaan AS mengadopsi tujuan dari
organisasi yang mereka kerjakan sebagai milik mereka, untuk menggolongkan
kepribadian mereka ke dalam lingkungan organisasi yang lebih besar.
Wilson
berpendapat bahwa administrasi berada di luar area politik, persoalan-persoalan
administrasi bukanlah menjadi persoalan politik, meskipun politik menetapkan
apa saja yang harus dilakukan administrasi, hal itu tidak berarti bahwa
politisi dapat memanipulasi administrator. lantas Wilson membangun apa yang
kemudian dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi.
Dalam essay yang
dikemukakan Wilson ada dua tema kunci yang menjadi fokus study administrasi
publik yaitu:
1) Distingsi antara politik (kebijakan) dan
administrasi, menekankan pentingnya akuntabilitas kepada pejabat terpilih
(elected official), serta kompetensi netral yang harus dimiliki oleh
administrastor.
2) Perlunya menciptakan struktur dan strategi menajemen
administrasi yang memungkinkan organisasi dan manejer publik dapat bertindak
dalam cara-cara yang paling efisien.
Wilson percaya
bahwa Spoil sistem tercipata karena relasi diantara administrasi dengan
politik. jika administrator bertindak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
politis maka hal berpotensi menimbulkan korupsi, pemisahan antara lingkungan
politik dimana kebijakan ditetapkan dengan lingkungan administrasi dimana
kebijakan diimplementasikan diyakini dapat mengatasi the spoils system. menurutnya
ada 3 (tiga) segi kontrol politik dalam model administrasi publik tradisional
yaitu:
1) Adanya
keterkaitan erat antara akuntabilitas dan
responsibilitas, suatu organisasi atau lembaga memiliki dua peran
mendasar meliputi; untuk memberikan masukan kepada pejabat politik terkait
dengan pengembangan, kajian, dan implementasi kebijakan serta mengelola
rosorsis agar kebijakan dapat diimplementasikan, setiap pelayan publik harus
ekuntabel melalui struktur hirarki yang ada;
2) Harus
ada pemisahan yang tegas antara persoalan kebijakan yang merupakan ruang
lingkup politisi dengan persoalan administrasi yang ada dalam pelayanan publik;
dan
3) Administrasi
harus netral, setiap kebijakan atau keputusan tidak berkaitan dengan atribut
personal seseorang.
E.
Jaringan dan Politik Birokrasi
Fakta ini bahwa politik
birokrasi melampaui birokrasi itu sendiri disorot oleh Laurence O'Toole(1997b) di nasihat untuk
mengambil jaringan serius. Untuk administrasi publik, jaringan dapat dianggap
sebagai satu set organisasi yang saling bergantung, yaitu, mereka berbagi
tujuan, kepentingan, sumber daya, atau nilai-nilai. Saling ketergantungan ini
mengikat bersama bukan hanya birokrasi publik dalam, antara, dan di antara yang
berbeda yurisdiksi politik, tetapi lembaga swasta dan nirlaba juga, dalam
proses menciptakan bentuk-bentuk baru dari praktek-praktek organisasi dan
manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan kolektif atau publik.
O'Toole(1997)berpendapat bahwa administrasi
jaringan tidak hanya berlaku umum, tetapi semakin penting, karena lima alasan
utama.
1. Pertama,
"jahat" masalah kebijakan memerlukan mobilisasi berbagai aktor, baik
di dalam dan di luar pemerintah. kebijakan memerlukan masalah-masalah yang
bervariasi dari actor-aktor, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. dan
dari seluruh tingkat pemerintahan.
2. Kedua, tuntutan politik
bagi pemerintah terbatas, tetapi tanpa pengurangan tuntutan untuk tindakan,
menimbulkan jaringan yang mencakup aktor non- negara melalui kontrak.
3. Ketiga, kebutuhan untuk
birokrasi untuk menjadi responsif terhadap masyarakat secara alami mengarah ke
dimasukkannya kelompok warga dan industri dalam pengambilan keputusan.
4. Keempat, evaluasi
program secanggih telah mengungkapkan efek tidak langsung atau orde kedua
kebijakan, jaringan pelaksanaan telah dibentuk untuk mencerminkan hubungan
mereka.
5. Kelima, O'Toole(1997b) mencatat bahwa banyak
mandat memiliki beberapa lapisan yang pada dasarnya memerlukan manajemen
program untuk menjadi jaringan. Di sini, ia menggunakan contoh manajer program
transportasi perlu memperhitungkan hak-hak penyandang disabilitas.
O'Toole dan Meier
berpendapat bahwa jaringan harus diperlakukan sebagai lembaga politik, sejak
berdirinya mereka sering untuk alasan politik (untuk mungkin menghindari harus
berurusan langsung dengan isu kontroversial), dan selalu memiliki implikasi
politik. Keputusan untuk kontrak atau privatisasi fungsi pemerintah secara
inheren politik, karena melibatkan keputusan untuk menggeser lokus kekuasaan
negara, dan tentu saja merupakan pilihan untuk memindahkan sumber daya publik
kepada anggota jaringan lainnya, termasuk perusahaan swasta atau organisasi
nirlaba. Namun melampaui panggilan oleh O'Toole dan Meier untuk fokus pada
implikasi politik, lapangan belum menghasilkan pekerjaan yang diperlukan.
Scott Robinson(2006),misalnya, berpendapat
kita tidak memiliki alat konseptual untuk memahami implikasi pemerintahan dari
berbagai jenis jaringan dan bagaimana politik konteks membentuk mereka
penciptaan, keanggotaan, tujuan, dan hasil. Mengingat ledakan pertumbuhan
administrasi jaringan dan implikasinya kurang dipahami untuk kebijakan publik
dan berpengaruh pada nilai-nilai demokrasi, ada hampir tidak bisa menjadi
contoh yang lebih baik dari kebutuhan praktis dan penting bagi pengembangan
teori, bukan hanya di ranah politik birokrasi, tetapi juga di bidang umum
administrasi publik.
F.
Perwakilan Birokrasi
Teori birokrasi perwakilan merupakan upaya eksplisit untuk
mengatasi masalah utama teori administrasi demokrasi yang diajukan oleh Dwight
Waldo (1952, 102). Karya pemikir seperti Waldo, Allison, wilson, dan Seidman
sangat menyarankan, bahwa birokrasi adalah lembaga kebijakan politik. Namun
jika birokrasi merupakan aktor kebijakan paling kuat terlibat dalam
"politik urutan pertama," mereka juga sebagian besar terisolasi dari
kotak suara dan hanya sebagian bertanggung jawab kepada pejabat terpilih (Meier
1993, 7; Mosher 1982).
Teori birokrasi perwakilan berfokus pada menemukan cara untuk
melegitimasi kekuasaan birokrasi politik dalam konteks nilai-nilai demokrasi.
Prinsip utama adalah bahwa birokrasi yang mencerminkan keragaman masyarakat
yang dilayaninya lebih cenderung untuk menanggapi kepentingan semua kelompok
dalam pengambilan keputusan kebijakan (Krislav 1974, Seklen 1997).
Jika birokrasi yang sensitif terhadap seperti 2 keragaman
kepentingan, dan kepentingan-kepentingan terwakili dalam keputusan birokrasi
dan perilaku, argumen adalah bahwa birokrasi itu sendiri yang dianggap sebagai
lembaga perwakilan. Jika birokrasi itu lembaga perwakilan, panjang diakui peran
politik yang diakomodasi dengan nilai-nilai demokrasi seperti dasar sebagai
aturan mayoritas, hak-hak minoritas. dan perwakilan yang sama. Prinsip
legitimasi kekuasaan birokrasi dengan menganggap birokrasi sebagai sebuah
institusi representatif secara formal diperkenalkan oleh J. Donald Kingsley
dalam Representative Bureaucracy (1944). Dalam studi public
service di Inggris, Kingsley menunjukkan bahwa civil service harus
mencerminkan karakteristik kelas sosial penguasa. Untuk menjalankan peran
secara efektif dengan politik, menurut Kingsley, civil service harus simpatik
dengan pertimbangan dan nilai kelompok politik dominan. Di Amerika, spoils
system yang dijalankan selama abad 19 menimbulkan sebuah civil service yang
didominasi oleh loyalis partai (Meier, 1975).
Kemudian Michael
Lipsky (1980) mengembangkan sebuah system yaitu “Street-Level-
Bureacracy” adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung
dengan masyarakat. Lipsky juga berpendapat bahwa praktek birokrasi street level
tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit yaitu sebagai
upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan pelayanan
dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki apalagi dalam kenyataannya
peningkatan permintaan pelayanan sepertinya tidak pernah berhenti. dengan kata lain Street-Level- Burearacy
adalah sebagai orang yang "publik service secara langsung" dan
pelaksana dari kebijakan penguasa" publik service secara langsung artinya
bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para
costomernya (publik). contohnya adalah perawat, dokter-dokter praktek, polisi
lalu lintas, atau aparat birokrasi lainnya yang terjun langsung kepada public
dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan public dalam batasan aturan
lembaga mereka masing-masing.
G.
Kesimpulan
Politik
diakui sebagai komponen fundamental administrasi, dan sebaliknya. Meskipun
pengakuan ini mungkin telah membunyikan
lonceng hegemoni teoritis dalam administrasi public. Menurut Waldo, kerangka
kerja intelektual administrasi public adalah sebuah filsafat politik normative,
sehingga setiap teori administrasi telah menjadi teori politik.
Secara
teoritis mengintegrasikan peran politik birokrasi telah terbukti sangat sulit,
pendekatan dasar untuk menyelesaikan tugas
ini adalah untuk mengobati birokrasi dan birokrat sebagai actor politik
dalam hak mereka sendiri, actor dengan agenda diidentifikasi yang terlibat
dalam mendorong dan tawar-menawar serta kompromi yang dihasilkan dalam
keputusan kebijakan. Menurut Waldo, gerakan politik birokrasi sejauh ini jauh
lebih berhasil dalam menunjukkan kebutuhan teori-teori politik birokrasi dari
pada benar-benar menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memenuhi
kebutuhan itu. Dalam pengertian ilmiah, maka teori perwakilan birokrasi masih
belum menghasilkan.
Dalam
perakteknya, administrasi bukan tentang efisensi, atau bahkan efektivitas,
tetapi tentang politik, dan faktanya, terjadi kebingungan dalam lembaga
termasuk terkait peran mereka. Namun ini justru berimbas pada kejelasan hubungan
antar bidang pemerintah sehingga menjadi jauh lebih mudah dipahami. Artinya,
teori-teori politik birokrasi telah melayani disiplin dengan baik dalam
menyoroti peran politik birokrasi,
mereka telah menjalin pemahaman yang lebih besar tentang mengapa badan public
melakukan apa yang mereka lakukan.
Jaringan dan Politik
Birokrasi
Fakta
ini bahwa politik birokrasi melampaui birokrasi itu sendiri disorot oleh
Laurence O'Toole (1997b) dalam nasihat untuk mengambil jaringan serius. Untuk
administrasi publik, jaringan dapat dianggap sebagai satu set organisasi yang
saling bergantung, yaitu, mereka berbagi tujuan, kepentingan, sumber daya, atau
nilai-nilai. Saling ketergantungan ini mengikat bersama bukan hanya birokrasi
publik dalam, antara, dan di antara yang berbeda yurisdiksi politik, tetapi
lembaga swasta dan nirlaba juga, dalam proses menciptakan bentuk-bentuk baru
dari praktek-praktek organisasi dan manajemen yang digunakan untuk mencapai
tujuan kolektif atau publik. O'Toole (1997a) berpendapat bahwa administrasi
jaringan tidak hanya umum, tetapi juga semakin penting, karena lima alasan
utama. Pertama, "jahat" masalah kebijakan memerlukan mobilisasi
berbagai aktor, baik di dalam dan di luar pemerintah. Masalah tersebut adalah
hasil dari beberapa penyebab, dan biasanya span lebih dari satu yurisdiksi.
Sebuah agen tunggal tidak akan mampu mengatasi masalah ini tanpa bantuan, dari
aktor baik di dalam dan di luar pemerintah dan dari seluruh tingkat
pemerintahan. Kedua, tuntutan politik bagi pemerintah terbatas, tetapi tanpa
pengurangan tuntutan untuk tindakan, menimbulkan jaringan yang mencakup aktor
non- negara melalui kontrak. Seperti ditunjukkan dalam Bab 5, implikasi dari
kontraktor adalah sesuatu yang kita hanya mulai memahami. Ketiga, kebutuhan
untuk birokrasi untuk menjadi responsif terhadap masyarakat secara alami
mengarah ke dimasukkannya kelompok warga dan industri dalam pengambilan
keputusan. Jaringan memang dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik,
namun, seperti yang akan dibahas, tidak jelas apakah mereka selalu menghasilkan
efek demokrasi kita harapkan. Keempat, evaluasi program secanggih telah
mengungkapkan efek tidak langsung atau orde kedua kebijakan, jaringan
pelaksanaan telah dibentuk untuk mencerminkan hubungan mereka. Kelima, O'Toole
(1997b) mencatat bahwa banyak mandat memiliki beberapa lapisan yang pada
dasarnya memerlukan manajemen program untuk menjadi jaringan. Di sini, ia
menggunakan contoh manajer program transportasi perlu memperhitungkan hak-hak
penyandang cacat.
(1997a) dunia birokrasi jaringan O'Toole ini menimbulkan pertanyaan
penting mengenai pemahaman kita tentang politik birokrasi, pemerintahan, dan
akuntabilitas. Apakah jaringan ini mengancam demokrasi atau meningkatkan itu?
Harus harapan akuntabilitas dan pengawasan diubah sebagai hasil dari mengakui
bahwa begitu banyak aktor yang terlibat dalam keputusan birokrasi? Bagaimana
lembaga memegang kekuasaan politik di jaringan ini? Beberapa penelitian terbaru
telah mengidentifikasi "sisi gelap" dari networks- yang manajer
jaringan menanggapi elemen jaringan yang lebih politis berpengaruh, dan dengan
demikian hasilnya adalah bahwa jaringan benar-benar dapat memperburuk sudah ada
ketidaksetaraan (O'Toole dan Meier 2004). Hal ini menimbulkan pertanyaan
penting dan mengganggu tentang sifat dan implikasi dari kekuatan politik dalam
administrasi jaringan. Masalah lain, seperti dibahas dalam Bab 5, melibatkan
"pengosongan" dari negara.
Kebutuhan untuk memahami birokrasi jaringan jelas, tetapi
tidak jelas jika kita telah membuat banyak kemajuan teoritis sejak pertengahan
1990-an. Sebagian besar literatur telah difokuskan pada bagaimana mengelola
sistem jaringan, bukan pada implikasi politik dan pemerintahan (O'Toole dan
Meier 2004). O'Toole dan Meier berpendapat bahwa jaringan harus diperlakukan
sebagai lembaga politik, sejak berdirinya mereka sering untuk alasan politik
(untuk mungkin menghindari harus berurusan langsung dengan isu kontroversial),
dan selalu memiliki implikasi politik. Keputusan untuk kontrak atau privatisasi
fungsi pemerintah secara inheren politik, karena melibatkan keputusan untuk
menggeser lokus kekuasaan negara, dan tentu saja merupakan pilihan untuk
memindahkan sumber daya publik kepada anggota jaringan lainnya, termasuk
perusahaan swasta atau organisasi tidak-forprofit. Namun melampaui panggilan oleh O'Toole dan Meier untuk fokus pada
implikasi politik, lapangan belum menghasilkan pekerjaan yang diperlukan. Scott
Robinson (2006), misalnya, berpendapat kita tidak memiliki alat konseptual
untuk memahami implikasi pemerintahan dari berbagai jenis jaringan dan bagaimana
politik konteks membentuk mereka penciptaan, keanggotaan, tujuan, dan hasil.
Mengingat ledakan pertumbuhan administrasi jaringan dan implikasinya kurang
dipahami untuk kebijakan publik dan berpengaruh pada nilai-nilai demokrasi, ada
hampir tidak bisa menjadi contoh yang lebih baik dari kebutuhan praktis dan
penting bagi pengembangan teori, bukan hanya di ranah politik birokrasi, tetapi
juga di bidang umum administrasi publik.
Mengingat sifat sangat politis birokrasi yang Seidman,
O'Toole, dan lain-lain telah dijelaskan, upaya untuk membuat lengan
administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien terus-menerus gagal
karena tujuan nyata birokrasi tidak ada hubungannya dengan efisiensi dan
praktek manajemen yang lebih baik. Listrik benar-benar dipertaruhkan dalam
reorganisasi, dan ini adalah alasan presiden, Kongres, dan aktor-aktor politik
lainnya mengambil minat intens seperti dalam administrasi. Reorganisasi telah
menjadi seperti bagian abadi politik yang semakin dikejar demi-tujuan politiknya
sendiri tanpa strategi administrasi yang mendasari apapun. Selama tahun
1990-an, misalnya, House Republik diusulkan menghapuskan Departemen Pendidikan,
Energi, Perdagangan, dan Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. 1996 calon
presiden dari Partai Republik, Bob Dole, juga berkampanye pada janji
menghilangkan Internal Revenue Service. Proposal ini sebagian besar dihitung
untuk membuat keuntungan politik dari stereotip negatif populer birokrasi dan
tidak masuk akal nyata dari sudut pandang administrasi pandang. Tidak ada satu
dibuat proposal yang serius untuk penghapusan grosir program, tidak ada yang
memiliki rencana strategis untuk menetapkan kembali program-program ini, dan
tidak ada yang membuat setiap argumen nyata yang hasil akhirnya akan lebih
efektif dan pemerintah yang efisien. Inti tampaknya untuk menyerang
infrastruktur administrasi dalam keyakinan bahwa pemerintah lebih kecil adalah
pemerintahan yang lebih baik. Namun jika ada tidak ada penghapusan grosir
program publik, pemerintah tidak akan mendapatkan yang lebih kecil, hanya lebih
bingung, dan, kemungkinan besar, semakin diprivatisasi (Seid man 1998, 110).
Game politik tersebut dengan birokrasi bukan satu-satunya
provinsi dari Partai Republik. Pemerintahan Clinton / Gore memainkan permainan
terutama sinis dalam upaya reinvention yang, berulang kali mempublikasikan gaji
federal yang menyusut. The seperempat juta posisi federal yang dihilangkan oleh
gerakan reinvention kebanyakan pengawas, spesialis personil, analis anggaran,
akuntan, auditor, dan sejenisnya. Orang-orang ini terutama mengawasi operasi
pihak ketiga, yaitu kontraktor swasta pemerintah semakin menggunakan untuk
melaksanakan program dan kebijakan publik. Karyawan kontrak yang tidak langsung
melakukan bisnis publik jauh melebihi jumlah karyawan dalam pelayanan sipil
federal, dan reinvention menyusut angka-angka ini tidak sama sekali. Jika ada,
pemotongan gaji federal yang membuatnya jauh lebih sulit untuk menahan
kontraktor pihak ketiga bertanggung jawab (Seidman 1998, 112-113).
Baik Wilson atau argumen Seidman ini merupakan pembuktian
sepenuhnya dikembangkan kerangka teoritis, dan Wilson (1989, xi) secara
eksplisit mengangkat keraguan tentang apakah teori komprehensif perilaku
organisasi bahkan mungkin. Namun Wilson dan Seidman baik menyediakan
serangkaian proposisi dapat diuji secara empiris yang merupakan ciri khas dari
kerangka teoritis. Dari Wilson datang kaya set hipotesis, yang dapat
dikonfirmasi dengan mengamati perilaku birokrasi, tentang segala sesuatu dari
norma-norma profesional untuk substitusi aturan untuk tujuan. Kerja Seidman ini
menunjukkan analis terhadap saham politik yang tinggi sekitar organisasi dan
administrasi, dan, dalam melakukannya, masuk akal dari "eksentrik"
yang menantang harapan kerangka teoritis
tradisional. Dikombinasikan, kedua membuatnya lebih mudah untuk memahami
mengapa birokrasi adalah cara mereka, dan mengapa mereka melakukan hal-hal yang
mereka lakukan.
Meskipun pekerjaan Seidman dan kerja Wilson adalah
diskursif bukan teoritis, lebih eksplisit upaya teoritis dari literatur
organisasi berusaha untuk menjelaskan setidaknya beberapa unsur birokrasi
perilaku politik menikmati. John Kingdon ini Agenda, Alternatif, dan Kebijakan
Publik (1995), misalnya, mencoba untuk menjelaskan mengapa pemerintah menangani
beberapa masalah sementara mengabaikan orang lain. Analisis Kingdon menunjukkan
bahwa instansi pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk agenda publik,
tidak begitu banyak dalam menentukan prioritas agenda tetapi bertindak sebagai
anggota kunci dari "komunitas kebijakan." Komunitas ini terdiri dari
aktor yang, melalui kepentingan khusus mereka dalam kebijakan tertentu dan
kepadatan interkoneksi mereka dan kepentingan umum, dapat menentukan nasib
proposal kebijakan. Sebuah komunitas terfragmentasi (misalnya, di mana lembaga
memiliki tujuan yang saling bertentangan pada isu tertentu) menghilang dukungan
untuk proposal kebijakan dan sangat membatasi potensi untuk sukses (Kingdon,
1995,116-144) Meskipun konteks organisasi yang ditampilkan di sini untuk memainkan
peran penting dalam membentuk peran politik birokrasi, peran itu bukan fokus
utama dari teori.
Intinya adalah bahwa teori organisasi telah tersedia lensa
penting bagi karya-karya seperti Wilson dan Seidman, mengisyaratkan pentingnya
fenomena yang berkembang dari jaringan administrasi, dan dengan berbuat
demikian telah memberikan banyak pembenaran untuk mengejar penjelasan yang
komprehensif tentang peran politik birokrasi. Belum, bagaimanapun, teori
organisasi belum asalkan penjelasan yang komprehensif102).
Birokrasi Perwakilan
Teori
birokrasi perwakilan mungkin merupakan upaya paling eksplisit untuk mengatasi
masalah sentral dari teori administrasi demokratis dibesarkan oleh Waldo (1952,
Bagaimana teori yang Membalut sifat hirarkis dan otoriter birokrasi
didamaikan dengan nilai-nilai egaliter dan akhirnya tidak efisien tampaknya
bertentangan demokrasi? Karya ulama seperti Waldo, Allison, Wilson, dan Seidman
kuat bahwa birokrasi adalah lembaga kebijakan politik. Namun jika birokrasi
adalah aktor kebijakan kuat terlibat dalam "politik dari urutan
pertama," mereka juga sebagian besar terisolasi dari kotak suara dan hanya
sebagian bertanggung jawab untuk pejabat terpilih (Meier 1993, 7; Mosher 1982).
Kontradiksi antara birokrasi membuat kebijakan dan nilai-nilai dasar demokrasi
menimbulkan salah satu tantangan yang paling penting bagi teori administrasi
publik: "Bagaimana seseorang persegi permanen [dan, kami akan menambahkan,
kuat] layanan yang sipil tidak rakyat dengan suara mereka atau mereka perwakilan
oleh janji mereka dapat dengan mudah mengganti-dengan prinsip pemerintah oleh
rakyat? "(Mosher 1982, 7). Teori demokrasi pemerintahan, Waldo
menyarankan, harus mampu menjawab pertanyaan ini.
Teori birokrasi perwakilan berfokus pada menemukan cara
untuk sah kekuasaan politik birokrasi dalam konteks nilai-nilai demokrasi.
Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa birokrasi yang mencerminkan keragaman
masyarakat yang dilayaninya lebih mungkin untuk menanggapi kepentingan semua
kelompok dalam pengambilan keputusan kebijakan (Krislov 1974; Selden 1997).
Jika birokrasi sensitif terhadap seperti keragaman kepentingan, dan
kepentingan-kepentingan ini diwakili dalam keputusan dan perilaku birokrasi,
argumen adalah bahwa birokrasi itu sendiri dapat dianggap sebagai lembaga
perwakilan. Jika birokrasi adalah lembaga perwakilan, panjangpolitiknya diakui peran dapat diakomodasi dengan nilai-nilai
demokrasi seperti dasar sebagai aturan mayoritas, hak-hak minoritas, dan
perwakilan yang sama.
Gagasan kekuasaan birokrasi legitimasi dengan memperlakukan
birokrasi sebagai lembaga perwakilan secara resmi diperkenalkan oleh J . Donald
Kingsley di Birokrasi Perwakilan (1994). Karya Kingsley, sebuah studi dari
layanan publik Inggris, maju argumen bahwa layanan sipil harus mencerminkan
karakteristik dari kelas sosial yang berkuasa. Untuk melaksanakan perannya
secara efektif dalam negara itu, Kingsley berpendapat, layanan sipil harus
bersimpati kepada keprihatinan dan nilai-nilai dari kelompok politik yang
dominan. Nilai-nilai bersama menghubungkan pelaksanaan kewenangan diskresioner
pada bagian dari birokrat dengan kehendak negara demokratis. Meskipun Kingsley
menciptakan istilah "birokrasi perwakilan," ide dasar ia
mengartikulasikan cukup lama. Di Amerika Serikat, sistem rampasan dilembagakan
selama abad kesembilan belas mengakibatkan layanan sipil yang didominasi oleh
loyalis partai besar (Meier 1975). Birokrasi seperti dapat dilihat sebagai
perpanjangan partai mayoritas, dan karena dari preferensi diekspresikan di
kotak suara. Sistem patronase tersebut, tentu saja, juga mengundang hanya
semacam masalah yang diminta cendekiawan seperti Goodnow dan Wilson untuk
mencari beberapa divisi antara politik dan administrasi:. Inkompetensi teknis,
pilih kasih dalam pengambilan keputusan administratif, dan korupsi
terang-terangan
Pendukung kontemporer lebih birokrasi perwakilan menolak
patronase atau rampasan sistem sebagai model yang tepat untuk birokrasi
perwakilan untuk persis alasan ini. Sebaliknya, sebagian besar menerima
kebutuhan untuk pengaturan organisasi seperti yang ditentukan oleh ortodoksi
administrasi, yaitu, lembaga-lembaga publik berdasarkan birokrasi
rasional-hukum Weberian (Selden 1997). Berbeda dengan sistem rampasan, yang
terakhir terlihat sebagai pemberian berbagai manfaat, di antaranya efisiensi,
membuat prestasi dasar kerja sektor publik, dan memperkuat peran keahlian
teknis dalam pengambilan keputusan (Meier 1993). Meskipun ini berarti menerima
argumen dari teori administrasi ortodoks, pendukung birokrasi perwakilan
menolak gagasan tentang dikotomi politik-administrasi. Pelajaran teoritis dan
empiris dari orang-orang seperti Gaus, Waldo, Allison, Seidman, Wilson, dan
banyak lainnya hanya membuat tidak mungkin untuk mengabaikan atau menganggap
diri peran politik birokrasi.
Teori birokrasi perwakilan demikian dimulai dengan asumsi
bahwa ada adalah alasan yang baik untuk badan publik harus diselenggarakan
dengan cara mereka (yaitu, tidak demokratis) dan badan-badan yang tidak
demokratis menjalankan kekuasaan politik yang cukup. Sebagai Kenneth Meier
katakan, "Teori birokrasi perwakilan dimulai dengan mengakui realitas
politik. Dalam pemerintahan kompleks seperti Amerika Serikat, tidak semua aspek
dari keputusan kebijakan diselesaikan di cabang-cabang 'politik' dari
pemerintah "(1975, 527). Dasar kekuasaan birokrasi diasumsikan berasal
dari otoritas pengambilan keputusan diskresioner itu, sebagai hal praktis,
harus diberikan kepada mereka karena tidak semua skenario pelaksanaan dan
penegakan dapat dipahami dan diperhitungkan dalam undang-undang. Pejabat
terpilih mungkin memiliki banyak alat yang mereka miliki untuk membatasi
kekuasaan birokrasi, tetapi pasukan yang kuat menempatkan batasan praktis
tentang penggunaan alat ini. Dukungan publik dari program atau tujuan lembaga,
para birokrat keuntungan informasi sering mengadakan lebih dari pejabat
terpilih karena keahlian teknis mereka, dan kebijaksanaan politik sederhana
semua pekerjaan untuk membatasi kendala ditempatkan pada kekuasaan birokrasi.
Mungkin argumen yang paling terkenal yang birokrat individu
memiliki dihindari peran kebijakan adalah Michael Lipsky Street-level
Birokrasi: Dilema Individu di Pelayanan Publik (1980). Premis utama Lipsky
adalah bahwa tingkat jalan birokrat-polisi,
guru,
dan sejenisnya-rutin harus membuat keputusan yang tidak didikte oleh misi
organisasi tempat mereka bekerja, atau aturan yang seharusnya mereka
menegakkan. Birokrat tingkat jalan sehingga membuat kebijakan sebagai akibat
dari perilaku mereka. Misalnya, tidak peduli apa yang dikatakan hukum batas kecepatan,
dalam prakteknya ditentukan oleh polisi lalu lintas individu. Kebijaksanaan
untuk membuat seperti on-the-spot keputusan, yang berlaku adalah keputusan
kebijakan, akan menjadi cukup besar, bahkan untuk birokrat bekerja dalam
jalinan padat aturan yang dirancang untuk membimbing perilaku mereka. Ini
hanyalah sebuah fakta kehidupan politik yang individu tak terpilih, dilindungi
oleh mekanisme layanan sipil dan bekerja untuk hirarkis (bahkan otoriter)
birokrasi, memegang kekuasaan pembuatan kebijakan yang signifikan dalam politi
demokratis. Mengingat ini, tantangan utama bagi teori administrasi adalah untuk
menjelaskan fakta ini dalam konteks nilai-nilai demokrasi (Selden 1997, 13-26).
Dalam memenuhi tantangan ini, mereka yang menganjurkan
teori birokrasi perwakilan mulai dengan mencari jawaban ke pertanyaan yang sama
diajukan oleh Wilson: Mengapa birokrat melakukan apa yang mereka lakukan?
Secara khusus, fokusnya adalah pada menjelaskan perilaku birokrat ketika mereka
melaksanakan kewenangan diskresioner. Umumnya, diasumsikan bahwa birokrat
adalah aktor rasional dalam arti bahwa mereka mengejar tujuan sendiri tertarik
ketika dihadapkan dengan pilihan diskresioner. Para pendukung birokrasi
perwakilan berpendapat bahwa tujuan perilaku mengemudi yang disediakan oleh
nilai-nilai individu pembuat keputusan tersebut. Dengan demikian, "jika
aparat administrasi membuat keputusan politik, dan jika birokrasi secara
keseluruhan memiliki nilai yang sama seperti orang-orang Amerika secara
keseluruhan, maka keputusan yang dibuat oleh birokrasi akan mirip dengan
keputusan yang dibuat jika seluruh masyarakat Amerika diteruskan isu-isu. . . .
Jika nilai-nilai mirip keputusan, rasional dibuat sehingga memaksimalkan
nilai-nilai ini juga akan serupa "(Meier 1975, 528). Hal ini menunjukkan
bahwa kekuasaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial beragam
dan perwakilan meskipun pengaturan organisasi ortodoks administrasi publik
terisolasi dari proses dasar dan nilai-nilai demokrasi. Jika jajaran pegawai
negeri mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang beragam,
birokrasi menjadi "pilar keempat dari pemerintah" perwakilan dengan
dasar yang sah untuk menjalankan kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Para ulama pertama yang merumuskan dan menerapkan argumen
dasar perwakilan birokrasi di Amerika Serikat yang David Levitan (1946) dan
Norton panjang (1952). Lama mengadopsi sikap yang paling ekstrim, dengan alasan
bahwa legislatif nasional, yang sangat miring ke arah strata atas masyarakat,
tidak mewakili berbagai kepentingan nasional yang penting. Sebaliknya,
"kepentingan-kepentingan ini menerima representasi yang lebih efektif dan
lebih bertanggung jawab melalui saluran administrasi" (1952, 808). Klaim
panjang adalah bahwa birokrasi memiliki lebih dari karakter demokratis daripada
legislatif karena jajaran pegawai negeri sipil federal yang jauh lebih
mencerminkan publik Amerika. Keragaman yang tercermin dalam keputusan-keputusan
administratif, bahkan kepentingan sempit mendominasi pengambilan keputusan
Kongres. Klaim normatif adalah bahwa birokrasi benar-benar dibuat untuk
kekurangan perwakilan legislatifperwakilan.
Meskipun ulama berikutnya umumnya membuat klaim normatif
kurang radikal dari panjang, dua pertanyaan utama yang mendorong kerja Long
tetap fokus dasar bekerja pada birokrasi ( 1) Apakah lembaga-lembaga
publik secara luas mewakili kepentingan dan nilai-nilai masyarakat Amerika? (2)
Apakah kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang tercermin dalam
tindakan kebijakan birokrasi? Yang pertama dari pertanyaan-pertanyaan ini
berkaitan dengan konsep "representasi pasif," atau sejauh mana
birokrasi mencerminkan komposisi masyarakat. Kingsley (1944) mengemukakan bahwa
kelas sosial ekonomi harus menjadi tolok ukur dasar untuk membandingkan
komposisipegawai
negeri dengan itu dari masyarakat. Penelitian Kingsley, bagaimanapun,
difokuskan pada layanan sipil Inggris. Di Amerika Serikat, Samuel Krislov
(1974) berpendapat bahwa secara lebih tepat dibandingkan ras, etnis, dan jenis
kelamin. Faktor-faktor ini diasumsikan menjadi sumber utama sosialisasi, dan
dengan demikian nilai-nilai. Sebagian besar penelitian empiris pada birokrasi
perwakilan di Amerika Serikat demikian dikhususkan untuk memeriksa sejauh mana
birokrasi mencerminkan komposisi demografis dasar masyarakat. Temuan umum
penelitian ini adalah bahwa minoritas dan perempuan secara proporsional
terwakili dalam birokrasi secara keseluruhan, tetapi kurang terwakili di
tingkat atas dari hirarki birokrasi (Selden 1997, 45).
Kesepakatan pertanyaan kedua dengan konsep
"representasi aktif," atau hubungan antara representasi pasif dan
output kebijakan atau hasil. Sekali lagi, itu Krislov yang membuat kontribusi
kunci untuk membentuk ilmiah berpikir tentang masalah ini. Dia berargumen bahwa
komposisi demografis birokrasi hanya menyediakan bukti tidak langsung dari
sifat perwakilan birokrasi. Profil sosial dari setiap diberikan birokrat-ras,
jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya-hanya menyediakan indikasi terbatas
kemampuan yang birokrat untuk memajukan kepentingan kelompok-kelompok
demografis. Hal ini tidak cukup, dengan kata lain, untuk menemukan bahwa
perempuan dan minoritas secara kasar secara proporsional terwakili di jajaran
pegawai negeri sipil. Setiap klaim serius bahwa birokrasi adalah lembaga
perwakilan memerlukan bukti bahwa representasi pasif diterjemahkan ke dalam
representasi aktif, bahwa lebih banyak perempuan dan kaum minoritas bergabung
dengan layanan sipil, semakin output kebijakan birokrasi mewakili kepentingan
luas perempuan dan kaum minoritas.
Mengingat pentingnya untuk teori birokrasi perwakilan,
tidak mengherankan bahwa telah terjadi pertumbuhan badan penelitian empiris
tentang masalah yang terakhir ini. Studi oleh Kenneth Meier dan berbagai rekan
(Meier, Stewart, dan Inggris 1989; Meier dan Stewart 1992; Meier, Kerut, dan
Polinard 1999) telah secara konsisten menemukan bahwa perwakilan minoritas
dalam pelayanan sipil terkait dengan output kebijakan yang mendukung kelompok
minoritas. Studi-studi ini telah secara eksklusif berfokus pada pendidikan dan
efek perwakilan minoritas pada output kebijakan (penelitian meneliti dampak
dari perwakilan minoritas dalam mengajar, pada posisi administrasi dan dewan
sekolah mengenai kebijakan sekolah, dan output yang mempengaruhi minoritas).
Beberapa penelitian di luar pendidikan telah menghasilkan hasil yang lebih
beragam (Hindera 1993a, 1993b; Selden 1997). Namun, banyak penelitian lain
menunjukkan bahwa kondisi yang ditemukan oleh Meier dan rekan-rekannya memang
ada untuk jenis lembaga lainnya serta untuk representasi perempuan (Keiser,
Wilkins, Meier, dan Belanda 2002; Meier dan Nicholson-Crotty 2006; Lim 2006;
Wilkins dan Keiser 2006).
Sebuah pengembangan lebih lanjut dalam literatur adalah
untuk menggabungkan konsep representasi simbolis, yang, tidak seperti
representasi aktif, bekerja kognitif pada publik. Jadi, ketika birokrat berbagi
identifikasi, pengalaman, dan karakteristik sebagian dari masyarakat, penonton
yang akan melihat tindakan orang-orang birokrat yang sah, bahkan jika birokrat
tidak sengaja mewakili kelompok itu. Nick Theobald dan Donald Haider- Markel
(2009), dengan memeriksa sikap warga tentang tindakan oleh petugas polisi,
menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh birokrat lebih cenderung
dianggap sebagai sah jika warga negara dan birokrat berbagi karakteristik
demografi. Jika ini berlaku di seluruh instansi, itu menunjukkan bahwa sikap
warga sekitar birokrat dan implementasi kebijakan dapat diubah tanpa tindakan
dari pihak birokrat yang tegas dirancang untuk mewakili kelompok tertentu (representasi
aktif). Selain itu, mereka berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh mereka
yang belajar birokrasi perwakilan
mengandalkandata
agregat, yang membuatnya sulit untuk mengetahui apakah temuan mereka
menunjukkan representasi aktif atau simbolik. Mempertimbangkan implikasi untuk
pemerintahan yang demokratis, penting untuk memperjelas pertanyaan ini.
Kunci untuk upaya perwakilan birokrasi untuk membangun
jembatan antara teori administrasi publik ortodoks dan teori demokrasi sehingga
masih bertumpu tidak ada tingkat yang kecil pada kemampuan studi empiris masa
depan untuk mendukung hipotesis pusat teori bahwa representasi pasif akan
menyebabkan representasi aktif. Meskipun literatur telah berkembang pesat sejak
tahun 2000, masalah yang diangkat oleh Theobald dan Haider-Markel menyiratkan
lebih individual-tingkat pekerjaan empiris yang diperlukan.
Kesimpulan
Hal ini
mungkin adil untuk mengatakan bahwa administrasi beasiswa publik telah lebih
berhasil dalam menunjukkan kebutuhan untuk teori politik birokrasi daripada di
benar-benar menghasilkan kerangka kerja mereka. Sudah lebih dari setengah abad
sejak ulama seperti Waldo dan Gaus terkena dasar reyot dari dikotomi
politicsadministration dan membuat singkat meyakinkan bahwa teori administrasi
harus berbagi kesamaan dengan teori politik. Sejak itu, banyak penelitian telah
secara empiris dikonfirmasi peran politik birokrasi. Beberapa di antaranya,
termasuk orang-orang dari Wilson dan Seidman, pusat pada serangkaian proposisi
dapat diuji secara empiris. Bahkan jika karya sendiri secara eksplisit
diskursif, mengandung bahan dasar untuk membangun teori. Untuk saat ini,
bagaimanapun, bahwa proyek konstruksi tetap tidak lengkap.
Model III Allison dan teori birokrasi perwakilan merupakan
dua dari kerangka kerja politik birokrasi lebih dikenal dan paling banyak
digunakan. Meskipun sulit untuk meremehkan kontribusi Allison, itu jelas jatuh
pendek dari kerangka teori yang berlaku secara umum. Allison Model III
kemungkinan akan terus menemukan pekerjaan yang menguntungkan dalam penataan
studi administrasi, tapi bukti telah terus dipasang bahwa berambisi dalam
lingkup dan berkinerja dalam praktek. Meskipun memiliki garis keturunan jauh
lebih tua dari Model III, teori birokrasi perwakilan di satu sisi tetap ingin
tahu menganggur. Model dasar pelit, dan hipotesis prediktif yang intuitif mudah
untuk dipahami. Secara sederhana, teori ini berpendapat bahwa layanan sipil
yang mencerminkan beragam kepentingan dan nilai-nilai dari masyarakat yang
dilayaninya akan mengambil kepentingan tersebut saat menjalankan kewenangan
diskresioner nya. Validitas teori terkait dengan hipotesis bahwa representasi
pasif akan menyebabkan representasi aktif. Bahkan jika kita mengakui kesulitan
dalam mengoperasikan tes tersebut, ada tapi beberapa penelitian yang
diterbitkan tepat ditujukan untuk secara empiris menilai klaim ini, dan ini
telah menghasilkan hasil yang beragam dan saling bertentangan.
Apakah relatif kurangnya keberhasilan dalam memproduksi
secara luas kerangka politik birokrasi berarti upaya untuk melakukannya harus
dinilai ulang? Nenek moyang gerakan politik birokrasi pasti akan menjawab
tidak, karena alasan sederhana bahwa karakteristik yang paling penting dari
administrasi publik adalah sifat politiknya, dan kita mengabaikan ini pada bahaya
kita. Panjang pernah menulis bahwa "tidak ada tontonan lebih menyedihkan
di dunia administratif dari agen dan program yang dimiliki kehidupan hukum,
dipersenjatai dengan perintah eksekutif, berkelanjutan di pengadilan, namun
terserang kelumpuhan dan kehilangan kekuasaan. Sebuah objek penghinaan untuk
musuh-musuhnya dan putus asa untuk teman-teman nya "(1949, 257).
Titik panjang adalah bahwa kemampuan lembaga publik untuk
menyelesaikan sesuatu tidak tergantung pada tanggung jawab dan kewenangan yang
diberikan kepadanya oleh undang-undang. Sifat desentralisasi sistem Amerika
berarti keberhasilan atau kegagalan program diikat ke otot politik birokrasi
itu dipercayakan kepada. As Long ringkas mengatakan, "Nyawa administrasi
adalah kekuatan. Its pencapaian, pemeliharaan, peningkatan, disipasi, dan rugi
adalah mata pelajaran praktisi dan mahasiswa sakit mampu untuk mengabaikan
"(1949, 257). Lama berpendapat bahwa mengabaikan peran politik birokrasi
merampas teori administrasi koneksi penting untuk dunia nyata dan consigns
sejumlah kesimpulan preskriptif dari karya ilmiah kegagalan.
Cendekiawan seperti Long, Gaus, dan Waldo berpendapat
bahwa, suka atau tidak, birokrasi adalah lembaga politik dan bahwa setiap
kerangka teori yang berguna harus mengenali dan account untuk fakta sederhana
ini kehidupan politik. Teori administrasi publik, dengan kata lain, juga harus
teori politik. Teori politik birokrasi dirancang dengan tujuan ini dalam
pikiran, dan mengejar tujuan ini tetap menjadi aktivitas yang menguntungkan bagi
mahasiswa administrasi publik.
0 Comments:
Posting Komentar
Terima kasih sudah berkunjung di blog ini, berkomentarlah dengan bijak, baik dan tidak spam.