Resume BAB 1 Buku "Ethics and Public Administration"

BAB 1

MEMAHAMI KORUPSI POLITIK

Bagian 1

Perilaku Publik terhadap Korupsi (Penelitian Selama 25 Tahun)

Definisi korupsi politik dapat diklasifikan menjadi tiga kategori yaitu berdasarkan hukum, kepentingan publik, dan opini publik. Lebih dari 25 tahun lembaga korupsi membahas topik utama yang memusatkan kepada masalah publik seperti Watergate, Abscam, masalah Iran, dan adanya mitra lokal telah menyebabkan penuntutan dan penggulingan pejabat terpilih dan legislatif merespon dengan menciptakan atau memperkuat kesalahan tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, para ahli politik dan administrasi publik telah berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi sebagai bentuk dari perilaku politik dan sebagai masalah manajemen. Sebagai hasilnya, dibentuknya sebuah badan yang memfokuskan pada literatur penelitian mendokumentasikan tindak korupsi dan menganalisis isu-isu filosofis mengenai perilaku yang dinilai sebagai etika atau yang tidak beretika. Josep mendefinisikan korupsi sebagai "perilaku yang menyimpang dari tugas resmi dan peran publik yang digunakan untuk kepentingan pribadi (pribadi, keluarga dekat, kelompok swasta) dimana penyimpangan dapat berupa uang atau untuk mendapatkan status keuntungan serta melanggar aturan tertentu untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh perilaku melanggar tugas formal termasuk tindak penyuapan (menggunakan kompensasi untuk menyalahgunakan penilaian seseorang dalam mengungkap sebuah kebenaran), nepotisme (adanya penganugrahan perlindungan posisi yang dikarenakan adanya hubungan kekerabatan daripada prestasi), penyalagunaan (adanya alokasi  sumber daya negara yang dilakukan secara illegal untuk kepentingan bisnis) dan menciptakan kegagalan yang disengaja untuk seakan-akan berupaya menegakkan hukum atau memanggil sanksi yang dapat mendukung adanya penyalahgunaan.

Public Attitude-Centered Corruption Research

Barry R dan Susan H (1976 2-3) mempunyai fokus yang jelas untuk analisis ini: “korupsi politik melibatkan perilaku  individu atau kelompok (partai, administrasi) yang melanggar konsep warga tentang perilaku pejabat yang dapat diterima dalam komunitas politik mereka”. Sedangkan menurut Arnold Heiden Heimer (1970) mengatakan bahwa korupsi dapat dijelaskan dengan korupsi hitam, korupsi putih, dan korupsi abu-abu. Korupsi hitam merupakan tindakan yang dinilai masyarakat dan pejabat publik sebagai tindakan yang sangat dibenci, oleh karena itu pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman. Korupsi putih, merupakan tindakan politik yang dianggap korup oleh masyarakat dan pejabat publik, tetapi tidak cukup berat untuk dijatuhi hukuman. Korupsi abu-abu meliputi tindakan-tindakan yang dianggap korup oleh salah satu kelompok (masyarakat atau pejabat publik) bukan keduanya. Masalah yang paling besar dalam penelitian mengenai korupsi adalah kurangnya data yang reliable untuk menunjukkan kelaziman korupsi. Studi komparatif dari 10 kota besar yang diambil di tahun 1970 oleh National League Of Cities yang berusaha mengukur kelaziman korupsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang fokus pada persepsi publik pada tingkat korupsi politik. Ketika masyarakat ditanya tentang kejujuran dari pejabat publik daerah mereka, jawaban mereka sebagian besar relative baik.Walaupun ada beberapa variasi jawaban diantara kota-kota seperti yang tertera dalam tabel 1.1, dimana 1 dari lima responden dari 10 kota berpikir bahwa pemerintah daerah mereka kurang jujur dibandingkankota lain. Sedangkan 2 dari 3 responden berpikir pemerintah daerah mereka sama saja dengan pemerintah kota lain. Ketika ditanya berapa banyak pejabat publik yang menerima suap, dan mendapatkan uang dari cara - cara yang illegal, 56% responden menjawabbanya sekali atau beberapa.

Hierarki Keseriusan

Analogi dari Heidenheimer tentang korupsi hitam, abu-abu dan putih merupakan serangkaian projek survey penelitian yang telah berusaha membangun hirarki untuk menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan tindak korupsi di masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan Lane (1962) menemukan bahwa mayoritas pekerja di daerah pesisir yang mengatakan bahwa politik dan korupsi merupakan dua hal yang selalu berjalan bersamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kercurangan politisi ketika kampanye, konflik kepentingan dan kepentingan khusus. Survey Peters dan Welch menemukan pengaruh yang dianggap sebagai tindak korupsi dari pejabat publik dengan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan teman atau kerabat sekolah hukum atau anggota kongres untuk suatu perusahaan. Pada 1983, studi Pittsburgh Metropolitan Area, Michael Johnston menganalisis reaksi dari 241 warga tentang korupsi, dan sekitar 95 persen menjawab bahwa itu cenderung membuat mereka “sangat marah” atau “marah”. Jonhnston membandingkan kelas sosial bawah, menengah bawah, menengah, menengah atas dan atas tentang persepsi mengenai korupsi. Dia tidak menemukan hubungan yang konsisten antara kelas dan tingkat beratnya hukuman atas tindakan korupsi. Namun, dia menemukan bahwa berbagai jenis kecurangan lebih penting untuk beberapa kelas daripada yang lain.

Perbedaan pandangan kelas tidak signifikan dalam situasi pengambilan keputusan pribadi.Dalam kasus pejabat yang korupsi, bahwa individu kelas menengah dan atas lebih sadar dengan apa bentuk kecurangan dalam pengaturan publik, dan lebih akrab dengan kesalahan dalam aktifitas pemerintahan.Bagi kelas menengah atas dan kelas atas, hal tersebut dilihat sebagai hadiah untuk jasa dan keahlian yang mereka lakukan. Sedangkan untuk individu yang berstatus menengah bawah dan menengah lebih suka hal tersebut dianggap sebagai pendapatan dan keuntungannya yang tidak sah.

Implikasi dan Kesimpulan: Integritas sebagai Kebijakan Pilihan

            Literatur yang telah kami tinjau menunjukkan dengan jelas bahwa “korupsi” berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan banyak responden tidak melihat sebagai hal yang “sangat korup” pada beberapa tindakan yang dilarang oleh kesalahan resmi statuta, apalagi kegiatan lainnya yang tidak pantas. Studi Gardiner (1970) jelas menunjukkan bahwa penduduk Reading, Pensylvania, tidak mentolerir korupsi per se. Namun, ia menyimpulkan bahwa sikap masyarakat melakukan fasilitasi pertumbuhan korupsi di lembaga penegak hukum. Survei Beard dan Horns (1975) dari Kongres kesembilan puluh memeriksa persepsi anggota kongres untuk perilaku rekan-rekan mereka dan pengetahuan dari perilaku kongres dianggap sebagai konflik kepentingan, kampanye keuangan, dan tekanan kelompok sesama pada perilaku etis mereka. Mereka menemukan bahwa mayoritas responden menganggap perilaku di DPR tidak sangat buruk atau tidak lebih buruk daripada yang ditemukan di tempat lain dalam masyarakat Amerika.

            Penelitian serupa William (1985) pada konflik kepentingan yang melibatkan anggota DPR di Britania Raya menemukan bahwa mayoritas anggota parlemen percaya korupsi yang muncul hanya dimana kepentingan finansial pribadi mengatasi atau mendistorsi tugas anggota ini sebagai M.P seperti Kongres AS, Parlemen enggan untuk campur tangan di bidang kepentingan pribadi anggota. Rundquist dan rekan dalam dua studi terpisah (Rudquist, Strom, dan Peters 1977; Rundquist dan Hansen 1975, 1976) meneliti bagaimana kesadaran korupsi keterwakilan terpilih mempengaruhi perilaku pemilih. Dalam kedua studi, ditemukan bahwa warga tampaknya lebih memilih hal-hal lain yang lebih intens dari yang mereka sukai, yaitu pemerintah yang jujur.

            Dalam sebuah studi dari pegawai pemerintah di India, Sengupta (1982) mengukur pengaruh organisasi, keluarga, dan lingkungan pada sikap terhadap korupsi. Dia menyimpulkan bahwa lingkungan yang korup di kantor sebagian besar bertanggung jawab untuk pembentukan sikap yang menguntungkan terhadap korupsi; bahwa lingkungan korup di lingkungan memiliki pengaruh yang sangat sedikit pada sikap terhadap korupsi. Wawancara Joseph (1988, 72-73) dengan elit Chicago menemukan bahwa kebanyakan pemimpin organisasi tidak melihat bahwa korupsi politik memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap organisasi, pada pekerjaannya, pada keanggotaannya, atau konstituen yang lebih luas. Di sisi lain, banyak masyarakat dan pemimpin sipil percaya bahwa korupsi memang memiliki semacam dampak tidak langsung pada organisasi mereka.

            Memvariasikan preferensi kebijakan mungkin relevan dalam penjelasan mengapa satu komunitas toleran terhadap perilaku korup dan lainnya tidak. Menurut studi kebutuhan Maslow (1954), kecuali kebutuhan untuk keamanan dan penerimaan kepuasan, seseorang tidak dapat bergerak maju dalam pengembangan psikologis. Jika warga lebih peduli tentang tempat tinggal dan makanan, mereka akan menerima pejabat yang akan menyediakan kebutuhan tersebut, walaupun dia korup atau tidak. Review penelitian kami tentang sikap publik terhadap korupsi memberikan pesan campuran untuk mereka yang ingin meningkatkan integritas dalam pemerintahan: beberapa warga yang sangat sensitif terhadap masalah ini dan yang lain tidak. Di beberapa daerah, dukungan publik untuk standar resmi integritas mungkin begitu luas bahwa korupsi tidak mungkin menjadi masalah besar. Di beberapa daerah, menuntut untuk barang dan jasa ilegal mungkin membanjiri setiap upaya untuk mengurangi yang secara langsung menyangkut mereka. Isu-isu yang lebih penting yang mendominasi diskusi publik.

Bagian 2

Politik, Birokrasi dan Korupsi politik: Sebuah Analisis Perbandingan Negara

Etika dalam pemerintahan adalah sebuah isu yang telah menarik perhatian baik di akademisi maupun di masyarakat umum. Bab ini berupaya memberikan kontribusi literatur dengan menggabungkan berbagai penjelasan dari korupsi politik dengan pemeriksaan empiris korupsi di negara-negara amerika. Pertama, kita membahas perbedaan korupsi dan perilaku yang tidak etis. Kedua, mendefinisikan korupsi sehingga langkah-langkah yang diambil dapat mengatasi korupsi. Ketiga, akan mengkaji empat penjelasan umum korupsi-sejarah politik/budaya. Politik, struktural dan birokrasi, hal ini akan diikuti oleh presentasi dari model gabungan. Keempat, menjawab pertanyaan tentang oportunisme politik. Pada akhirnya, bab ini membahas kemungkinan sumber admnistratif  korupsi lainnya.

Korupsi melawan etika

Perilaku tidak etis pada umumnya dianggap lebih dari perilaku ilegal. Perilaku ilegal dimaksudkan sebagai tindakan tidak etis dan keengganan untuk memikul tanggung jawab, ketidakmampuan untuk berhubungan dengan orang lain, kegagalan untuk menggunakan sumber daya kelembagaan secara efektif dan kegagalan untuk mengantisipasi masalah birokrasi. Rohr mendefinisikan terdapat nilai-nilai perilaku yang tepat dalam pemerintahan seperti ekuitas, keadilan, kesempatan yang sama, properti dan beberapa istilah yang serupa.

Bahkan kemampuan untuk menentukan perilaku etika merupakan sebuah tindakan yang menantang. Terry dan Burke berpendapat untuk pencapaian dalam etika administrasi, administrator harus mengambil keputusan etis. Rohr berpendapat bahwa administrator dilarang melakukan pelanggaran hukum. Untuk memastikan tindakan yang etis maka dibutuhkan dukungan undang-undang.

Mendefinisikan korupsi politik

Dalam analisis komparative korupsi politik, penulis mengelompokkan definisi korupsi politik menjadi tiga kategori. Pertama, definisi jabatan publik tentukan korupsi sebagai penyimpangan dari norma-norma kewajiban hukum dan masyarakat untuk tujuan kepentingan pribadi. Kedua, sistem pasar ciri korupsi sebagai bagian dari perilaku utilitas memaksimalkan rasional pejabat publik. Ketiga, definisi kepentingan umum melihat korupsi sebagai pengkhianatan kepada beberapa kepentingan publik yang luas.

Penjelasan Politik Korupsi

Cara pejabat publik melakukan korupsi dengan alasan yang sangat sederhana: mereka menganggap bahwa manfaat pontential korupsi melebihi biaya potensial (Rose-Ackerman 1978). manfaat dan biaya yang dirasakan adalah fungsi dari nilai-nilai yang terkait dengan berbagai hasil dan probabilitas bahwa setiap hasil yang akan diperoleh. Klitgaard (1988,70) mengungkapkan, bahwa penjelasan korupsi dapat dikelompokkan dalam kelompok yang mempengaruhi manfaat, maka dalam pendekatan manfaat / biaya umum dapat di pertimbangkan melalui empat penjelasan sejarah korupsi: budaya, politik, struktural, dan birokrasi.

Penjelasan Sejarah / Budaya Korupsi

Sejarah Budaya Politik Korupsi berkembang dalam politik Amerika. Politik korupsi pun banyak di munculkannya imigran di perkotaan Amerika, sehingga,mereka memfasilitasi munculnya kelompok imigran berkuasa di Amerika Serikat dengan didokumentasikan secara baik (Greenstein 1964). Singkatnya, urbanisme mendorong kondisi yang kondusif untuk korupsi. Dimana dalam lingkungan ini. mesin politik didirikan untuk mendapatkan keuntungan individu yang didukung mesin politik; dan korupsi digunakan untuk mengkompensasi operator mesin politik untuk mendukung usaha mereka. Penjelasan sejarah budaya politik korupsi, menyatakan bahwa korupsi adalah hasil dari kelemahan individu atau pola politik yang menjadi rutinitas didalam korupsi. Dalam kata lain, korupsi ada karena individu merasa terdapat manfaat dalam korupsi dan biaya yang relatif rendah dalam melakukan tindak korupsi.

Penjelasan Politik Korupsi

Susan Rose-Ackerman (1978) menjelaskan politik korupsi menggunakan model formal. Dalam hal ini Rose-Ackeman berfokus pada pemilihan pejabat di Negaranya, “dimana seorang politikus mungkin menjual suaranya pada isu-isu khusus jika mereka menginginkan pemilihan ulang atau pada kenyatannya bisa dikalahkan” (Rose-Ackerman 1978,213). Menurunya, bagaimanapun pememilihan kompetitif bukanlah sebuah kondisi yang cukup untuk mengurangi korupsi namun pemilih yang cerdas juga dibutuhkan.

Penjelasan Struktural korupsi

Dalam politik Amerika, yang paling utama dirasakan dari tindak korupsi adalah telah melakukan reformasi advokasi struktural. Reformasi struktural didesain untuk meningkatkan resiko korupsi pejabat publik yang dapat dikelompokkan kedalam 4 bagian. Yang pertama, rentetan dari percobaan reformasi untuk memusatkan kekuasaan politik dan kemudian membuat aksi yang lebih terlihat dan meningkatkan kemungkinan yang akan dikaitkan pada aktifitas korupsi yang akan ditemukan. Kedua, digunakan secara lebih besar untuk memeriksa pada kemampuan legislatif untuk menghalangi pembelaan korupsi yang banyak (Wilson 1966,31; Walsh 1978; Rose-Ackerman 1978,216; Fuchs 1986, 133; Klitgaard 1988,53). Ketiga, persyaratan untuk kontribusi kampanye melaporkan menggunakan ukuran usaha untuk mengontrol pengaruh korupsi dari kontribusi kampanye melalui peningkatan penglihatan. Keempat, sebagai ukuran popularitas reformasi demokrasi secara langsung, kami menggunakan ukuran untuk pemilih yang harus menandatangani petisi untuk mengaktifkan prosedur penarikan kembali, referendum dan inisiatif.

Penjelasan Birokrasi Korupsi

Menurut Wilson (1966, 31) "pria mencuri ketika ada uang banyak yang tergeletak dan tidak ada manusia lainnya." Dengan kata lain, semua pegawai negeri yang rentan terhadap korupsi, dan korupsi meningkat dengan kesempatan untuk itu (peningkatan manfaat yang dirasakan). Satu penjelasan yang ditawarkan untuk peningkatan negara bagian dan lokal korupsi adalah bahwa negara-negara yang menghabiskan lebih banyak uang karena "federalisme baru" membutuhkan lebih acion negara (Witt 1989). Logika ini menunjukkan bahwa korupsi harus meningkatkan sebagai ukuran peningkatan pemerintah dan lebih banyak kesempatan untuk korupsi disajikan. Korupsi dapat digunakan untuk mengatasi inersia birokrasi dan membuat birokrasi menanggapi tuntutan perubahan (Nas et al 1986, 109;. Werner 1983, 148; Klitgaard 1988, 37). Birokrasi dipandang oleh banyak orang sebagai hambatan untuk berubah, dan korupsi dianggap sebagai positif karena dapat digunakan untuk memotivasi birokrasi untuk bertindak dalam mendukung beberapa barang publik.

Penentu Korupsi

Analisis yang disajikan sejauh ini telah mencerahkan. Empat kategori penjelasan telah ditawarkan; masing-masing telah menemukan beberapa tingkat dukungan empiris. Hasil analisis gabungan umumnya mendukung semua empat penjelasan. Pertama, kami mencatat bahwa urbanisasi dan tingkat pendidikan yang sejarah / penentu budaya penting dari korupsi. Kedua, persaingan partai muncul sebagai pengaruh yang signifikan dari lingkungan politik sementara jumlah pemilih kehilangan tingkat signifikansi ditemukan dalam analisis sebelumnya. Ketiga, antara variabel struktural dan reformasi, akses ke komputer memiliki dampak negatif kecil di korupsi. Peningkatan kapasitas audit dikaitkan dengan kurang korupsi. Kabupaten khusus, yang sedikit signifikan dalam analisis sebelumnya, kehilangan signifikan ketika kontrol lainnya diperkenalkan. Akhirnya, kedua variabel birokrasi yang signifikan, menegaskan kembali lagi bahwa ukuran sektor publik dan jumlah penangkapan perjudian mempengaruhi tingkat korupsi.

Dalam jangka kepentingan relatif, faktor sejarah / budaya (terutama urbanisme) membawa berat paling, diikuti oleh faktor birokrasi, maka pengaruh politik dan, akhirnya, struktural dan reformasi variabel. Kekuatan penjelas dari model gabungan mengesankan; empat penjelasan yang berbeda bersama-sama meliputi 78 persen dari variasi korupsi di seluruh negara bagian.

Penargetan Partisan dan Rasial

Salah satu perhatian yang sulit dihindari bahwa pengaruh lingkungan negara pada korupsi, akan tetapi bersamaan itu adanya dorongan orang-orang untuk mengadili pejabat publik yang korupsi. Disini kami akan menganalisis berdasarkan atas penuntutan pemerintah pusat, dengan beberapa variasi di dalam kekuatan hukuman yang berhubungan untuk perbedaan sikap jaksa umum. Penuntutan korupsi hanya berkisar 1.5 % menjadi beban di pemerintah untuk melakukan perubahan prioritas penuntutan secara lihai tanpa mengesampingkan sumber-sumber yang subtansial.

Target pertama dugaan-dugaan diperiksa berdasarkan control pendukung di dalam Negara dan partai presiden. Khsususnya, kita berharap dari sebuah administrasi presidensial akan lebih energik di dalam mengusut korupsi pegawai Negara dimana partai oposisi pemerintahan sebagai kontol Negara terhadap partai presiden. Presiden di lain pihak tidak memiliki malu tentang penggunaan kekuatan-kekuatan pemerintah untuk membantu kolega-koleganya dan yang merasa dirugikan. Kemudian dampaknya, dapat dikatakan bahwa Departemen Keadilan adalah salah satu diantara banyak alat pemerintah yang tersedia untuk mencari dukungan.

Kemudian penuntutan penjabat korupsi di menunjukkan bahwa dalam Negara demokrasi dari pada di dalam Negara republic selama beberapa tahun di Reagan. Sedangkan hal serupa sebuah hubungan tidak baik dipertontonkan dari menentukan dukungan kinerja Departemen Keadilan, yang berhubungan dengan adanya dugaan penargetan dukungan.

Sumber Administrasi Korupsi

Secara umum  kategori variable-variable administrasi ditambah model pengembangan lantas di analisis dengan dua tujuan yaitu:

1.      kita dapat berhati-hati meneliti sumber administrasi korupsi;

2.      variable-variabel lainnya ditambah supaya kita dapat mengakses secara konsisten untuk mengembangkan model.

Kelompok pertama, variable-variable administrasi kita tambahkan dengan keinginan merebut kualitas administrasi Negara. Ringkasan variable-variable di tingkat kineja negara secara umum dengan aturan, prosedur, dan kemampuan teknologi di administrasi negara. Kelompok kedua, variable-variable kita coba mengukur kondisi lingkungan politik suatu negara.  Adapun ukuran variabelnya pelanggaran etika negara hukum yang baik, bagaimana keterbukaan untuk public secara cermat dalam pemerintahan. Kelompok ketiga, variable-variable difokuskan disistem personel negara. Faktanya, kita dapat menarik, di dalam tipe-tipe kinerja orang-orang di pemerintahan dan sturuktur insentif pada pemerintahan negara. Kesimpulannya, kita dapat memeriksa sturuktur yang telah di jalankan, demikian pula dapat menggali dengan cepat di dalam bab.

Kesimpulan

Penelitian ini menguji empat penjelasan umum korupsi politik yang diukur dengan keyakinan dari pejabat publik yang korup. Pertama, faktor budaya sejarah, terutama korupsi tradisional daerah perkotaan dan sifat informasi pemilih, mempengaruhi tingkat relatif dari korupsi politik. Kedua, korupsi berkurang oleh sistem politik yang memiliki pemilu erat diperebutkan dan partisipasi pemilih yang tinggi. Ketiga, meskipun kekayaan argumen yang menghubungkan struktur pemerintah untuk korupsi, kami tidak dapat menemukan korelasi struktural korupsi kecuali untuk kapasitas untuk melakukan audit berbasis komputer. Keempat, korupsi sangat terkait faktor birokrasi; baik ukuran birokrasi dan potensi suap (judi penangkapan) berkorelasi positif dengan korupsi.

Bagian 3

Konflik Kepentingan Sektor Publik di Tingkat Federal di Kanada dan AS : Perbedaan Pemahaman dan Pendekatan

Selama dua puluh tahun terakhir, dan respon tingkat federal, konflik kepentingan sektor publik Kanada dan Amerika telah berbagi kronologi kasar. Terlepas dari kesamaan sejarah dan budaya antara kedua negara pengalaman baru dengan konflik kepentingan sektor publik, perbedaan penting tetap. Khususnya, kami awalnya akan membahas empat area dimana perbedaan struktural antara pemerintah Kanada dan Amerika telah menyebabkan divergensi di kedua negara pendekatan konflik sektor publik yang menarik: (a) keadaan di mana masing-masing pemerintah telah berusaha untuk menggunakan hukum melawan non rezim konflik hukum; (b) pemahaman mereka yang berbeda dari pertanyaan pasca kerja yang diajukan oleh aktivitas mantan anggota kabinet; (c) kesenjangan pendekatan antara dua negara untuk pengobatan dan hukuman bagi konflik; dan (d) mode yang berbeda dimana kedua negara menangani representasi yang legislator membuat sebelum eksekutif atas nama klien membayar.

Konflik Kepentingan Rezim Hukum Melawan Non Hukum 

Rezim Hukum

            Salah satu isu yang paling penting, berduri, dan berulang yang dihadapi oleh kedua pemerintah di daerah konflik regulasi kepentingan telah dibangkitkan oleh kebutuhan, setiap titik tertentu, untuk memutuskan apakah untuk mewujudkan substansi konflik usulan rezim di hukum atau bentuk non hukum. Di Kanada, sebaliknya, eksekutif dan legislatif tumpang tindih kabinet duduk di parlemen, mengendalikan dan membuang agenda legislatif, tapi keduanya tidak signifikan berbagi kekuatan penunjukan dan pengawasan: kekuatan ini dasarnya untuk eksekutif dan perdana menteri khususnya. Dengan kata lain, perbedaan dalam struktur antara dua pemerintah federal yang artinya Kanada mencoba pada Undang-Undang Konflik Kepentingan Rezim yang tidak termasuk pelayanan publik selama mereka mampu meminimalisir beberapa perbedaan pada perawatan berdasarkan kepada anggota-angota kabinet dan M.P.s.

            Menyadari dua acara dimana pemerintah Kanada telah memperkenalkan rezim hukum/ Undang-Undang: the Green Paper on Members of Parlement and Conflict of Interest pada tahun 1973 (dimana menuntun kepada perkenalan dari Bill C-62 dan C-6 pada tahun 1978) dan Bill C-114 pada tahun 1988 (dimana mengenalkan ulang tanpa substantif perubahan sebagai Bill C-46 pada tahun 1989). Baik di DPR dan di komite, anggota pemerintah memajukan sebuah struktur doktrin untuk kesamarataan undang-undang yang merawat Green Paper diusulkan untuk sesuai dengan M.P dan para menteri, menolak apa yang telah mereka lakukan bahwa para menteri menampilkan tendensi yang lebih baik atau kapasitas untuk konflik daripada anggota yang biasa. Undang-undang merekomendasikan dari Green Paper tahun 1973, meskipun diwujudkan dalam Bill C-62 dan C-6 (1978), tidak pernah menjadi hukum: mereka mati dalam paper permohonan pada saat sesi berakhir.

            Jikapun penyingkapan, pensiunan dan memberikan ketentuan dari etika aksi reformasi adalah untuk mengaplikasikan sebagai undang-undang kepada  kongres sebagai yang mereka lakukan kepada kabinet dan semua dari cabang eksekutif, Bill C-46 Kanada akan membawa legislator dan anggota kabinet sebuah langkah yang krusial dalam jangka umum Undang-Undang Pemerintahan atau keseimbangan. Dengan kata lain, Bill C-46 akan tunduk kepada anggota dari legislatif Kanada kepada ketentuan undang-undang yang menagkap jiwa dari 18 Amerika Serikat 208, yang menjadi pusat dari konflik kepentingan hukum di Amerika Serikat adalah, yang digunakan hanya kepada anggota dari eksekutif. Satu alasan mungkin telah diharapkan bahwa di Kanada ketidakadilan dalam kekuasaan antara kabinet dan legislatif dapat, kehabisan, telah dijustifikasi penempatan dari signifikansi lebih berat konflik kepentingan struktur dalam sebuah bekas.

Rezim Menurut Undang-Undang/ Hukum

            Meskipun ada kecenderungan dilihat ke arah perbaikan hukum yang relatif sama. Legislator dan anggota kabinet di Kanada, ketika datang rezim hukum ada ketimpangan yang ditandai antara kemajuan yang dibuat oleh dua cabang. Ini adalah contoh kasus hukum yang ketidakadilan yang terjadi karena kekuasaan antara kabinet dan DPR telah bekerja dengan cara lain: tepat, bahwa eksekutif Kanadian relatif lepas dalam kekuasaan dan tanggung jawab, kebutuhan diakui oleh diri sendiri karna munculnya regulasi. Di Kanada, sebaliknya, rezim hukum selalu mendorong ke arah perlakuan yang sama dari legislator dan menteri, apakah ada pengobatan yang ringan, seperti yang ada dengan C-62 dan C-6, atau berat, karena dengan C-114/ C-46. Sebaliknya. rezim hukum, aturan, peraturan. kode, dan pedoman-menunjukkan ketimpangan relatif antara dua cabang, juga untuk legislatif yang selalu mendapat keuntungannya dan pola tertentu dari hukum/ undang-undang. Pendekatan ini mencerminkan konfigurasi yang mendasari secara dalam kekuatan relatif dari eksekutif dan legislatif di masing-masing negara.

Ketentuan Pasca Kerja

            Di dalam bidang regulasi pemegang jabatan kegiatan pasca kerja, poin yang paling berbuah kontras antara pemegang kedua negara tidak dapat ditemukan dalam situasi pasca kerja, mantan anggota legislatif atau mereka yang dari mantan anggota sub kabinet eksekutif. Secara umum, di Kanada menteri kabinet adalah politisi karir dengan ketidakpastian hak kepemilikan, berbeda dengan rekan-rekan AS mereka yang sebagian besar diambil dari sektor swasta dan dipanggil untuk menjalani hukuman tetap. Anggota kabinet di Amerika Serikat belum dianggap dalam situasi yang sama di setiap hal tersebut.

Perbaikan dan Hukuman

            Aturan penting lain dari perbedaan struktural yang disebabkan antara RUU Kanada dan hukum Amerika yaitu terletak pada perbaikan dan hukuman untuk tingkat kabinet dan legislatif pada konflik kepentingan. Dalam perbaikan AS untuk para legislatif dan tingkat konflik kabinet jatuh ke beberapa batas tertentu dalam wilayah politik yang demokratis, dan konflik tingkat kabinet diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hukuman jatuh di bawah rubric dari berbagai jenis lembaga di kedua negara tersebut. Dengan demikian, sementara di bawah tindakan AS, ajudikasi pelanggaran dan penerapan hukuman dari keparahan tertentu diambil dari tangan legislatif dan eksekutif dan diberikan kepada cabang-cabang independen, sedangkan dalam RUU Kanada mereka akhirnya dikerahkan oleh legislatif, yang berarti, dengan asumsi sebagian besar pemerintah, bahwa mereka dikerahkan oleh bagian eksekutif jika tidak menyeluruh.

Aturan yang Mengatur Interaksi Legislatif-Eksekutif dan Konflik Kepentingan

            Perbedaan utama antara pemahaman kedua negara tentang konflik sektor publik mengenai kepentingan menyangkut kebolehan dari anggota legislatif yang mewakili klien yang membayar sebelum lembaga eksekutif atau departemen. Di Kanada tidak ada kesetaraan hukum. Tidak sama dengan AS untuk melakukan kekuatan yang sama: parlemen tidak memiliki kontrol independen atas janji-janji eksekutif, dan tidak ada kekuatan independen tentang dana.  Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa legislatif di Kanada telah sepenuhnya optimis tentang M.P. mewakili klien yang berbayar sebelum lembaga eksekutif dan departemen. Satu M.P. mengklaim bahwa larangan terhadap anggota yang mewakili klien yang membayar sebelum eksekutif harus berlaku hanya ketika klien juga konstituen, karena konstituen memiliki hak untuk bakat representasi anggotanya gratis, tapi tidak jika anggota tersebut mewakili seseorang selain konstituen , yang tidak memiliki hak yang sama. M.P. lain berpendapat bahwa sepanjang  penyebabnya suatu parlementarian diberikan untuk mewakili klien membayar kompatibel dengan kepentingan konstituennya, ia berhak untuk membebankan biaya untuk advokasi sebelum pengadilan.

Penghakiman Politik Independen: Sebuah Sejarah Contoh dari Struktural Induksi Perbedaan Kanada-Amerika dalam Pendekatan Konflik Kepentingan

Satu akhir perbedaan struktural yang disebabkan antara pendekatan kedua negara terhadap  konflik sektor publik dari kepentingan layak disebutkan dan penjelasan, itu terbagi dalam tiga hal yang sedikit berbeda dari yang dibahas di atas. Perbedaan akhir ini dapat dijelaskan dalam istilah berikut: di Amerika Serikat, milik seorang anggota kongres untuk kepentingan pribadi umumnya dianggap sebagai beban pada kapasitas untuk melakukan penilaian politik tak terbatas, sementara argumen hanya diterima secara luas dalam mendukung honor publik yang signifikan untuk legislator adalah bahwa gaji masyarakat cukup besar mungkin membawa kebebasan dari ketergantungan pada apa yang dilihat sebagai cara yang lebih kompromi atas dukungan pribadi.

Mempertimbangkan konsekuensi pertama: Bahkan pada malam British House of Commons orang pertama mendukung membayar gaji kepada anggota DPR pada tahun 1911, masih banyak M.P. yang membela statusnya suka rela mereka sebagai tanda kenetralan mereka. Dalam kasus Kanada, dapat ditemukan sebuah contoh pemahaman mengenai parlemen struktural berakar dari konflik kepentingan. Secara historis, kemudian, tradisi parlemen menampilkan beberapa argumen tentang kursi di kabinet, dan remunerasi publik yang lebih umum, dapat menempatkan legislator dalam konflik. Dalam penelitian terbaru, Michael M. Atkinson dan Maureen Mancuso menawarkan penjelasan lain untuk toleransi sistem parlemen Inggris yang lebih besar bagi legislator yang berkepentingan pribadi dan mempunyai sumber pendapatan.

Anggota parlemen Inggris dengan demikian dipandang sebagai pendukung untuk, atau perwakilan, lebih dari sekedar observasi yang berguna, dan itu membantu menjelaskan mengapa retensi legislator Inggris untuk kepentingan pribadi dipandang kompatibel dengan kapasitas mereka untuk terlibat dalam advokasi perwakilan yang efektif. Perlu ada alur khususnya dalam doktrin parlemen tentang konflik kepentingan yang menurut kepentingan pribadi dan penghasilan dipandang kurang dan merepotkan masyarakat secara umum telah muncul di Kanada sehubungan dengan karyawan cabang eksekutif serta dengan legislator. Hal ini mungkin tidak mengejutkan, karena studi “Konflik kepentingan di Inggris” ditemukan lima belas tahun yang lalu, bahwa tidak satupun dari empat Komisi Kerajaan Inggris abad ini pada layanan sipil telah memberikan perhatian yang signifikan terhadap konflik kepentingan yang ditimbulkan oleh pejabat publik memegang kepentingan pribadi dan mengejar kegiatan luar (Wilson 1969).

Kesimpulan

            Kesimpulannya, perbedaan pada struktur pemerintahan yang terkait dengan tradisi konflik kepentingan yang belakangan ini terjadi di Kanada membuat berbeda dalam beberapa hal yang signifikan dari tradisi Amerika. Pertama, tiga faktor telah dimunculkan pada sejarah yang yang sangat berbeda dalam usaha untuk menggunakan keduanya, baik rezim yang pendekatannya konstitusional maupun yang tidak pada dua negara tersebut. faktor-faktor yang dimaksud yakni, (a) status ganda dari anggota kabinet sebagai seorang menteri dan seorang legislator di Kanada (yang berate bahwa di Kanada, sebagaimana berbeda dengan di Amerika, upaya yang dilakukan oleh legislator dengan kontrol konstitusi atau perundang-undangan yang ditujukan pada anggota kabinet); (b) pemisahan sub kabinet eksekutif dari kontrol legislatif (yang berarti bahwa, sebagaimana berbeda dengan Amerika, sub kabinet eksekutif tidak dikenakan kontrol perundang-undangan); dan (c) perbandingan batasan kekuasaan yang dimiliki oleh legislator di Kanada (maksudnya yakni bahwa legislator di Kanada bukanlah pihak yang secara luas dikenakan kontrol non-perundang-undangan). Kedua, kerentanan yang relatif dari mantan menteri dan kekuasaan yang memudar telah memunculkan usulan yang liberal terhadap anggota kabinet yang sebelumnya di Kanada daripada yang ada di Amerika. Ketiga, netralitas lembaga-lembaga pelayanan publik di Kanada dan supremasi di dalam eksekutif di parlemen bermaksud bahwa di dalam konflik kepentingan rezim, pengampunan dan sanksi secara masing-masing agak lebih kurang dari pada yang terjadi di Amerika. Sebaliknya, di Amerika Serikat, forum demokratis dan stuktur yang legal lebih mengandalkan untuk pengampunan, dan netralitas dari badan legislatif dan eksekutif dari pada bertindak dengan memberikan sanksi. Keempat, karena legislator Kanada  memerintahkan derajat kontrol yang relatif terbatas pada eksekutif, pemberian upah yang tidak resmi kepada perwakilan legislatif sebelum lembaga dan departemen pemerintahan tidak dilarang di Kanada, namun berbeda dengan di Amerika. (dan, sejauh hal tersebut ditemukan dan pantas di Kanada, hal tersebut merupakan lain halnya). Akhirnya, melihat konteks yang lebih historis, sistem parlemen Inggris, sejarah perpolitikan Kanada menunjukkan tanda-tanda pengaruh yang sangat kentara dari Inggris yang mana pejabat yang memiliki kepentingan dan pemasukan pribadi, dan sebuah kekhawatiran tentang netralitas pejabat publik, sebuah sikap yang sebagaian besar asing bagi Amerika.

            Perbandingan pengalaman dua negara dalam menangani kompleksitas sektor publik seperti yang disarankan oleh O.P. Dwivendi bahwa ide etika pemerintah membentuk sistem tertentu. Untuk sementara, etika diharapkan mampu memperlihatkan karakter yang tetap dan bersifat universal atau sebagai pinsip acuan dari pemerintah itu sendiri dalam menilai kompleksitas sosial dan isu-isu politik sesuai dengan kebenaran yang mendasar sehingga lantas bisa menjadi acuan untuk menentukan arah dan menyusun agenda. Seperti yang telah diketahui, (a) persamaan tipe pejabat (legislator, anggota kabinet, dan pegawai negeri sipil) ada pada dua negara dengan pendekatan yang sama, menjadi setuju dengan beberapa tipe pengaturan yang berbeda; (b) situasi yang serupa akan menimbulkan pembagian tanggingjawab diantara partisipan terhadap pelanggaran pengaturan; (c) institusi yang serupa (pelayanan publik, lembaga legislatif, dan eksekutif) terlihat memiliki derajat kompetensi dalam usaha untuk mencegah kesalahan dalam penilaian; (d) tipe aktivitas yang serupa (pembayaran legislatif terlebih dahulu daripada eksekutif) merupakan alasan yang berbeda tergolong dalam pelanggaran; dan (e) lebih pada konteks historisnya, posisi pejabat yang tipenya dalam hal kepentingan dan pemasukan diketahui memiliki konsekuensi yang berbeda dalam penciptaan konflik. Hal tersebutlah keseluruhan perbedaan etika dan sekalipun begitu keseluruhannya itu disebabkan secara langsung oleh perbedaan struktur pemerintahan. Jika memang etika pemerintahan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dwivendi. Sehingga nampaknya hal tersebut sangat ditentukan oleh stuktur.