Tinggal didesa bagi warga desa dengan kesederhanaan dan hidup bersama dengan alam adalah hal biasa. Tapi bagi orang kota yang ke desa dan melihat realitas kehidupan warga desa adalah yang unik.

Saya warga desa yang sedari lahir dan besar pun di desa, sebelumnya saya tidak merasa ada yang unik.

Nanti ketika lulus sekolah dan melanjutkan studi ke Kota, baru saya merasa ternyata ada hal-hal unik dan kekurangan yang bisa diangkat menjadi sebuah tulisan entah itu berupa cerita inspiratif ataupun catatan kritis kepada pemerintah yang ada di desa.

Saya teringat dengan sebuah kutipan puisi WS. Rendra:

"Sesekali keluarlah dari rumahmu agar kamu dapat melihat lubang-lubang yang tak nampak dari dalam rumahmu", Saya tafsirkan kata "Lubang-lubang" adalah masalah. Jika kita berada "dirumah" seolah seperti biasa-biasa saja, tapi ketika sudah keluar disitulah kita sadar ternyata begitu banyak sekali lubang-lubang itu.

***

Beberapa bulan lalu saya berbincang dengan salah satu nelayan di Desaku, ada banyak pengalaman yang ia bagi, cerita yang sampai saat ini membekas dibenakku tentang keluhannya pasca ia melaut.

"Kadang-kadang juga kita dapat, tapi sekali dapat banyak sekali, tapi itulagi lantaran banyaknya ikan, harganya jatuh, murah sekali, bahkan tidak laku, kasian daripada dibuang saya keringkan saja jadikan ikan asin" keluh si nelayan itu.

Kemudian ia juga bercerita tentang peran "papalele" (sebutan tengkulak bagi warga didesa saya) yang biasa membeli ikan-ikan mereka. Papalele ini menggunakan perahu pribadinya biasanya ia berkeliling menyambangi langsung nelayan-nelayan ketika melaut membeli ikan-ikan mereka dengan harga murah, bahkan harganya jauh beda dengan harga di Kota, kalau dikota ikan langggora 10 ekor dengan harga 20ribu, dinelayan diambil 10 hingga belasan ekor dengan harga 10ribu.

Memang Di Desa saya ini program pemberdayaan nelayan sudah dijalankan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah pengadaan fasilitas perahu (ketinting) bagi nelayan, hampir semua nelayan sudah kebagian.

Kalau ditelisik berdasar pada keluhan nelayan diatas, masih ada masalah, Program pemberdayaan yang dijalankan belum sepenuhnya efektif, nelayan masih tidak berdaya. bagaimana tidak berdaya, ikan yang ditangkap melimpah tapi tak berarti apa-apa dalam artian harganya murah, bahkan tidak laku, dan tidak berdampak bagi taraf ekonomi mereka.

Pemberdayaan masyarakat muaranya adalah kemandirian. Artinya sebelum mencapai kemandirian tentu nelayan harus dibuat berdaya terlebih dahulu.

Olehnya itu program pengadaan fasilitas nelayan ini seyogyanya perlu dievaluasi, dilihat kekurangannya kemudian dicarikan jalan keluarnya.

Saya belum melihat dokumen evaluasi pemerintah desa perihal pemberdayaan nelayan ini, tapi kalau berangkat dari keluhan nelayan diatas pemerintah harus hadir ditengah-tengah mereka. Bukan hanya diberi perahu lalu dilepas begitu saja, tapi ada hal lain yang perlu dilakukan.

Inti masalahnua disini adalah harga dan peran papalele.

Peran papalele inilah harusnya diambil oleh Pemerintah Desa sendiri, bisa melalui BUMDes atau apalah namanya intinya desa yang handle, harus menyiapkan berupa Tempat Pelelangan Ikan Desa (TPIDes) yang dikelola oleh Bumdes, hasil tangkapan nelayan berapa pun jumlahnya mau satu ekor kek, seribu ekor kek dibeli oleh BUMDES di TPIDes dan tentunya disesuaikan dengan harga pasar di Kota, dengan begitu nelayan tidak akan was-was lagi pergi melaut, hasil tangkapan mereka tetap akan laku.

Kabar tersandungnya para pejabat daerah di Indonesia terhadap kasus Narkoba tentu bukan hal baru lagi, terkhusus di Kabupaten Buton Selatan (Busel) semenjak pemerintahan resmi berjalan pasca dimekarkan pada tahun 2014 lalu tercatat sudah 3 kasus, yang melibatkan oknum Kepala Sekolah di Salah satu SMPN di Kadatua. Kabid di BKKBN Busel, dan yang lebih mencengakan lagi adalah kabar tertankapnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Busel. La Usman pada bulan November 2018 lalu di salah satu Hotel Jakarta.

Hal ini tentu membuat kaget dan geram seluruh masyarakat, kok bisa-bisanya daerah yang baru seumur jagung ini , birokrasinya dan pejabatnya dihuni oleh berandalan nan BNGST,

SUNGGUH KEJAM kau Roma!!!

Beragam cuitan dimedia sosial disampaikan, demontrasi juga kemudian dilakukan oleh sekelompok mahasiswa busel di Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), menuntuk agar dilakukan tindakan tegas, aksi demontrasi dan ragam cuitan ini, tentu merupakan bentuk keprihatinan warga terhadap masa depan daerahnya.

Perlu diingat bahwa pemberantasan Narkoba, tidak akan akan selesai jika tidak ada ketegasan dari Pemerintah Busel khususnya bupati, melalui kebijakan dan langkah-langkah solutif lainnya. olehnya itu, harapan saya kepada pemkab Busel segera mengambil langkah secepatnya. agar daerah yang kita cintai ini benar-benar bersih.

Tahun 2019 merupakan tahun politik Nasional, dimana pilpres dan pileg diselenggarakan serentak disuluruh tanah air. Tak Terkecuali di Kabupaten Buton Selatan juga akan menyelenggarakan Pilkades serentak di beberapa desa, salah satunya Desa Kapoa Barat, Kec. Kadatua.

Wacana Pilkades menyeruak beberapa bulan terakhir, masyarakat Kapoa Barat baik di kampung maupun di Perantauan mulai membincangkan hal ini, saya yang sekarang tinggal diperantauanpun  tak ketinggalan informasi, beberapa minggu lalu saya dihubungi oleh pemuda di Kampung dan juga di perantauan (wilayah Malut), menanyakan bagaimana respon saya terhadap Pilkades ini, kira-kira siapa yang potensial untuk diusung dan didukung.

Sebelum saya menyampaikan pendapat terlebih dahulu saya menyakan gimana respon mereka terhadap kepimpinan saat ini. Menurut mereka, kepemimpnann kepala desa saat ini, tidak begitu baik, masih ada gap-gap dimasyarakat, misal Bantuan sosial dan penunjukkan perangkat desa masih tidak berdasarkan kualitas, kades masih menunjuk orang-orangnya, yang bersebarang waktu pemilihan Bupati tidak diberikan perhatian khusus, olehnya masih ada kecemburuan dimasyarakat.

Kemudian kalau ditelaah lebih jauh, mengenai pembangunan yang ada saat ini, semenjak Kades tersebut memimpin, saya rasa pembangunan yang ada tidak terlalu signfikan, dampaknyapun tidak terasa, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih begitu-begitu saja, program-program yang dijalankan lebih besar pada program fisik dan terus menerus padahal kucuran Dana Desa dari Pusat plus ADD kabupaten begitu besar, menurut publikasi yang dishare oleh salah satu perangkat Desa, tahun 2018 sekitar 1,3 Milyar. ini angka yang begitu fantastis bagi skala kapoa Barat yang masyarakatnya kurang lebih 300 KK, seharusnya bisa memajukan perekonomian.

(Sumber Foto: klik DISINI)

Menurut hemat saya program yang dijalankan oleh Kades tidak ada perencanaan matang, yang terjadi malah pemborosan anggaran dan bisa jadi salah sasaran, belum lagi perangkat desa yang ditunjuk juga asal-asalan, tidak andal dan paham konteks organisasi, kalalu dilihat secara kasat mata (maaf tidak menggunakan data) kondisi sosial-ekonomi masyarkat tidak ada perubahan,justru masyrakat yang merantau yang maju, tentu ini menjadi pertanyaan besar, dikelolah seperti apa anggaran itu, faktor apa yang menyebabkan?

Asumsi saya, tentu faktor gaya kepemimpinan. Secara teoritis gaya kepemipinan seorang pemimpin sangat menentukan terhadap maju mundurnya suatu organisasi, Ivancevich (2001) dalam Widyatmini dan Hakim (2008: 169) mengatakan, seorang pemimpin harus menyatukan berbagai keahlian, serta mempunyai pengalaman, kepribadian dan kemampuan motivasi. Jika dilihat pad konteks ini, sangat jelas Kepala desa tersebut, tidak memiliki karakter dan tidak paham konteks berorganisasi.

Maka dengan hal ini saya punya pendapat, bahwa sebaiknya kepemimpinan di Desa Kapoa Barat, harus diganti dengan yang baru, yang memiliki karakter dan pengalaman seperti saya sebutkan diatas.

Namun pertanyaan siapa kira-kira?

Menurut pendapat pemuda yang sempat menelpon saya ini, ada beberapa figur yang potensial dan sudah jadi bahan perbincangan dimasyarakat, ia menyampaikan, sebut saja inisial FS, RS, AI, SR.

Dari keempat tersebut, kebetulan saya kenal baik juga dengan mereka, yang sangat potensial adalah FS dan SR, kenapa?

Jika dilihat dari rekam jejaknya,FS dan SR sangat aktif, FS misalnya pernah aktif di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, hingga saat inipun masih berkecimpung di dunia organisasi, kemudian SR, ia sekarang aktif di salah satu media di daerah, ia juga mantan penyiar radio FM, jika ditimbang saya rasa mereka bisa mengganti kepemimpinan di Desa saat ini.

Beda halnya dengan RS dan AI, yang cendrung pasif, tidak ada rekam jejak yang bisa dijadikan tolak ukur.

Itu menurut saya,,,, selebihnya tergantung masyarakat siapa yang mereka mau dukung.......

Geliat pembangunan di Kadatua tak terelekan, pesimisme dahulu bahwa pulau dengan lahan tandus  sulit berkembang ini, terpatahkan, kuncuran DD dan ADD dari pemerintah Pusat dan Kabupaten, terus mengalir  tiap tahun, hal ini disambut gempita oleh para Kepala Desa, dengan berbagai macam program, mulai dari jalan tani, bak penampungan air, MCK, dll, kemudian belum lagi rencana Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengenai pembangunan jalan lingkar serta pelabuhan ferry. sebagai warga saya sangat gembira dengan rencana-rencana progran tersebut, dengan harapan pulau ini kelak akan muncul dan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru.

Namun disisi lain berbagai program pembangunan tersebut ternyata berbanding terbalik dengan upaya pelestarian lingkungan, salah satunya di Desa kapoa, aktivitas penambangan pasir yang melibatkan masyarakat begitu masif dan liar, sungguh sangat memprihatinkan, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya, pemerintah seolah menutup mata dan malah bersinergi dengan parah pengeruk tersebut dalam mendukung program pembangunan yang ada di Desa.

Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, tatkala nanti akan terjadi abrasi. dan mengancam keberlangsungan hidup apalagi kondisi geografis pulau Kadatua boleh dibilang kecil sangat rentan terhadap bencana khususnya manakala terjadi gelombang laut, bila merujuk pada konsensus global (PBB), telah dirumuskan 17 item mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan, poin pentingnya adalah "pembangunan yang berwawasan lingkungan dan partipasi masyarakat" dan juga oleh pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi sebagaimana tertuang dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Panduan mengenai pembangunan telah terjabarkan dengan jelas, seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk membangun dengan tidak asa-asalan, tapi lebih mengedepankan keberlangsungan hidup bersama.