Mengamati perkembangan dan gaya kepemimpinan para kepala desa di Kadatua sedikit mengernyitkan dahi bagaimana tidak program dan cara merespon kebijakan yang sifatnya topdown cenderung stag, kebingunan, dan seolah seperti ajang mengamburkan duit.
Sebut saja kebijakan Mendes PDTT berkaitan dengan pencegahan penularan pandemi, yang bunyi regulasinya memerintahkan seluruh desa di Indonesia untuk membuat posko relawan desa lawan covid-19, hal ini kemudian direspon oleh sebagian besar kades seperti kejatuhan durian runtuh.
Ramai-ramai semua desa dari ujung Kapoa hingga Banabungi membuat posko, mencetak baliho, membuat jadwal jaga yang makannya ditanggung per hari, sampai belanja logistik yang sangat boros membeli galon, sabun, disinfektan, pengukur suhu, konon belanja tsb menghabiskan hingga puluhan juta.
Padahal kalau dicermati Kadatua adalah sebuah pulau, yang pintu masuknya kewilayah ini hanya melalui 2 pelabuhan Kapoa dan Banabungi, bayangkan jika ada orang kapoa dari Baubau menyeberang ke Kadatua lewat pelabuhan banabungi berarti harus melewati 10 desa sementara tempat cuci tangan dan pemeriksaan tersedia disemua posko desa, berarti ia melakukan cuci tangan dan pemeriksaan sebanyak 10 kali.
Luar biasa biasa rancunya cara mereka mengimplementasikan himbauan Mendes PDTT ini, sampaikan ada lelucon "cuci trosss lama kelamaan takupasmi dengan kulit telapak tangan"
Padahal sederhana saja, tidak usah seheboh sampai mendirikan posko dengan penjagaan seolah menjemput teroris yang datang dan belanja seboros itu, cukup 2 desa yang harusnya difokuskan. Meskipun mungkin desa otonom punya kewenangan & dana tersendiri juga, tapi bisa dilakukan koordinasi lintas desa bagaimana baiknya untuk melakukan kerja-kerja pencegahan tetapi juga meminimalisir dana yang keluar.




0 Comments:
Posting Komentar
Terima kasih sudah berkunjung di blog ini, berkomentarlah dengan bijak, baik dan tidak spam.