( Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn)



Analisis kebijakan
Definisi dari karakteristik  analisis masalah adalah mempersiapkan seleksi teknik yang tepat yang dapat dipakai. Analisis dipakai untuk mempersiapkan segala sesuatu ketidakpastian yang terjadi di masa mendatang. Analisis kebijakan tidak dapat menyuguhkan perbaikan yang tepat untuk masalah yang besar. analisis kebijakan itu tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan konflik nilai atau menentukan prioritas politik, analisis dapat menginformasikan pilihan bahkan tentang stategi keputusan. Kontribusi analisis kebijakan berpotensi di tingkat menengah, dimana masalah tidak jelas dan sulit diukur, terdapat sejumlah kepentingan kebijakan dan terdapat masalah yang tidak sesuai dengan tanggung jawab suatu organisasi.

A.    Politik dan Analisis
Salah satu kontribusi analisis, yakni tahapan dari proses kebijakan menjadi lebih mudah dalam menentukan pada saat kapan dan bagaimana potensi masalah kebijakan publik dapat diidentifikasi. Artinya keberadaan analis menjadi cukup strategis dalam suatu proses kebijakan. Selain peranan  itu, analisis membuat suatu keputusan agar bernilai dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, maka diperlukan identifikasi masalah potensialnya. Sedangkan pada gilirannya keputusan dari para politisi seringkali dipandang oleh para penulis dan analis kebijakan dari yang paling rasional sampai yang paling incrementalist, bahwa keputusan politisi sangat depoliticized.
Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa proses politik (melalui dalil politik) diasumsikan sebagai sarana yang sarat akan nilai atau tujuan yang pelu diinternalisasikan (disuntikkan) pada awal proses kebijakan. Diketahui pula bahwa pentingnya pengaturan politik dan konsumsi analisis pada semua tahapan proses kebijakan dari agenda pengaturan seterusnya. Namun seringkali ketika keputusan telah dipilih/ditentukan, peran analisis kebijakan dan politik masih jauh dari kesepakatan yang final.
Berkaitan dengan itu, maka dapat dipahami bahwa analisis dipandang sebagai suatu aspek yang melengkapi proses kebijakan yang lebih clear secara politik daripada menggantinya. Hubungan antara analisis dan politik akan sering menjadi tegang. Akan tetapi menjadi tidak relevan bilamana memperlakukan politik sebagai “residu” yaitu azab analisis, bukan politik.

B.     The politics of analysis (Politik analisis)
Jelas, bahwa tidak ada perihal analisis yang netral sepenuhnya. Adapun nilai-nilai yang berkembang di pusat-pusat penyusunan kebijakan tentunya tidak terlalu teknis (pragmatis) dan diharapkan dapat mengisolasi dari perdebatan politik dengan mencoba menentukan nilai dan tujuan serta meninggalkan hasil analisis yang bebas nilai untuk menghasilkan solusi optimal.
Diperlukan suatu sensitivitas (kepekaan) terhadap isu-isu akan nilai dan sasaran dari kebijakan tersebut. Hal ini lebih penting dibandingkann dampak kebijakan yang secara umum hanya salah satu bagian dari analisis kebijakan. Di sisi lain, penggunaan analisis dapat dilihat sebagai implikasi atas kekuasaan politik.
Poin ini tidak untuk mempertentangkan antara penggunaan analisis kebijakan, tetapi untuk menyarankan bahwa analisis kebijakan itu sendiri tidak memiliki cara 'relasional'  untuk menentukan distribusi (sasaran kebijakan) yang sedemikian kompleks. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu determinasi politik. Disadari oleh penulis bahwa pengguna dan penggunaan analisis memiliki dimensi politik yang penting. Namun, analisis kebijakan seperti itu tidak dapat diharapkan untuk “sandaran” atas semua beban mengakses isu-isu sumber daya ekonomi dan politik karena seringkali pula politisi; dan teori politik dan sosial gagal untuk menyelesaikannnya.

C.    Implementation
1.    Implementasi bagian dari pembuatan kebijakan (policy making)
Implementasi kebijakan merupakan bagian proses panjang dari pengambilan keputusan.  Pressman dan Wilavsky sepakat bahwa implementasi adalah kunci dalam studi kebijakan publik.  Implementasi dalam pembuatan tentu berhubungan sangat dekat dan sangat krusial. Keberhailan suatu implementasi tentu tidak lepas dari proses pembuatan kebijakan. Dunsire (1978) dari beberapa penelitian dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sangat baik dalam membuat kebijakan (legislatif) daripada menanggulangi masalah secara efektif, hingga hal ini menimbulkan gap implementasi.
Untuk memahami suatu kegagalan kebijakan, pertama yang harus dilakukan adalah membedakan antara non-implementasi dan implementasi yang tidak berhasil. Implementasi yang gagal uumnya terjadi ketika sebuah kebijakan secara penuh tidak menghasilkan hasil atau dampak yang diinginkan.  Alasan yang dapat menyebabkan kegagalan kebijakan adalah yaitu : bad exection, bad policy dan bad luck.
Jadi dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan dan implementasi kebibakan tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan suatu implementasi dengan melahirkan dampak dan hasil yang baik tidak terlepas proses  pembuatan kebijakan. Karena kebijakan merupakan alur yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dimana alur yang dilakukan tersebut disebut implementasi.
2.    Implementasi yang sepurna tidak dapat dicapai
Hogwood dan Gun mengatakan bahwa implmentasi yang sempurna tidak dapat dicapai.  Dalam hal ini Gun menekankan bahwa  “kesempurnaan “  adalah sebuah konsep analisis atau Ide atau dengan kata lain pencapaian ideal. Tidak ada model perspektif  yang ditawarkan dalam prasyarat logika implementasi yang sempurna seperti kepatuhan yang sempurna atau kontrol yang sempurna. Hal hal yang menjadi prasyarat umtuk mencapai implmentasi yang sempurna adalah :
-          pihak ekternal dilarang melemahkan dan menjatuhkan kebijakan
-          Waktu dan sumbedaya yang cukup
-          perlunya kombinasi sumberdaya
-          kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan teori  sebab akibat yang valid
-          hubungan langsung sebab akibat
-          minimnya hubungan ketergantungan
-          pengertian dan persetujuan suatu objek
-          menetapkan rangkain yang benar
-          komunikasi dan koordinasi yang baik
3.    persepktiv Top down
perspektif top down  lebih menekankan kepada agen-agen pembuat kebijakan.  Pendekatan top down menurut Wood and Hood untuk mncapai implementasi yang efektif adalah:
-          pendekatan struktural
analisis organisasi modern memiliki kesepakatan yang baik dalam memberikan studi tentang implementasi sejak desain kebijakan dan desain organisasi dipertimbangkan bersama. Dalam pemahaman pendekatan struktural, penting untuk membedakan antara planning of change dan planing for change. Planning of change dulunya terjadi ketika perubahan dihasilkan di dalam organisasi atau sebagian besar kontrol organisasi sebagai direksi, langkah dan masalah manajerial. Planning for change menunjuk ketika prubahan secara ekternal dipaksakan (oleh organisasi atau lingkungan) atau ketika proses erubahan sulit untuk diprediksi, dikontrol dan ditahan.
-          pendekatan prosedur dan manajerial
Struktur yang tepat dalam implementasi mungkin kurang penting daripada mengembangkan proses dan prosedur yang cocok termasuk prosedur manajerial yang menggabungkan teknik yang relevan. Implementasi dipandang sebagai sebuah teknik atau masalah manajerial. Prosedur-prosedur tersebut adalah penjadwalan, perencanaan dan kontrol. Demikian setelah identifikasi masa manajerialalah dan seleksi, biaya paling efektif, implementasi selanjutnya memiliki langkah-langkah berikut:
§  Desain program dalam rangkaian tugas dan statemen objek yang jelas, standar kinerja, biaya dan waktu.
§  Eksekusi program, dengan mengarahkan struktur dan staf yang teppat, pembiayaan dan sumber penghasilan, prosedur dan metode.
§  Pelaksanaan dalam waktu yang tepat, monitorng.
-          pendekatan tingkah laku
dalam kajian pendekatan perilaku, bukan mengarah ke ketenagakerjaan, partisipasi manajemen, tapi pendekatan akan lebih efektif terutama dalam kondisi medern dimana kurangnya kerelaan menerima bahwa manajemen mengethui lebih baik, dan top manajemen mengetahui yang terbaik.
-          pendekatan politik
sebuah strategi politik dalam implementasi tidak butuh dan tidak harus terlihat  sebagai pemisahan dari pertimbangan faktor-faktor teknis. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan saling tergantung dan analisis tentang itu harus mempertimbangkan keduanya.

D.  Evaluasi
1.    Kebutuhan evaluasi kebijakan
Jika suatu administrasi sudah mencapai suatu kesempurnaan tentu tidak perlu adanya evaluasi.  Kebijakan yang dibuat oleh pemrintah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakt tentu melewati sebuah intevensi. Namun pada kenyataannya interven si tersebut hanya melihat beberapa target masalah, karena selalu muncul maslaah yang tidak terlihat.  Untuk itu diperlukan suatu evalaluasi untuk memeperbaiki kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
2.    Monitoring
Monitoring yang efektif akan memerlukan spesifikas program atau kebijakan yang harus dilibatkan.
3.    Analisis masalah  sebagai dampak kebijakan publik
-          Objektif
-          Menjelaskan dan mengukur kriteria kesuksesan
-          Efeksaming
-          Informasi
-          Pemisahan dampak program dari pengaruh lain
-          Target multiprogram
-          Distribusi dampak
-          Sensitivitas politik dalam monitoring dan evaluasi
-          Biaya
4.    Teknik evaluasi
-          Studi sebelum dan sesudah
-          Pemodelan
-          Metode ekperimental
-          Metode ekperimental quasi
-          Keuntungan analisis
5.    Pelaksana Evaluasi
-          Evaluasi oleh staff pelaksana
-          Staff Khusus Evaluasi
-          Komisi Eksternal Evaluasi
-          Evaluasi oleh badan Legislatif
E.  Kesuksesan Kebijakan dan Akhr Kebijakan
1.    Akhir dari proses kebijakan
Proses kebijakan adalah dari pencarian isu hingga tahap evaluasi. Namun apakah kebijakan itu dijkatakan gagal atau harus dihapuskan atau bagaimana alur proses kebijakan atau membuatan kebijakan baru merupakan proses panjang sebagai konsekuensi evaluasi. Konsekuensi.  Dua perkembnagan analisis isu dan praktek masalah dalam menghentikan suatu program yaitu: dampak logika dari sebuah evaluasi yang merugikan sehingga program tersebut harus diganti dan iklim politik  yang mempengaruhi biaya. 
Proses Kebijakan yang sukses dipengaruhi oleh kebijakan sebelumnya. Hogwood dan peters (1983) mengusulkan tiga alasan harapan kesuksesan kebijakan, yaitu:
-          Kegiatan pemerintah yang dilakukan setiap tahun membuat pengajuan kegiatan baru sulit diterima.
-          Eksstensi politik menciptakan perubahan kondisi
-          Pertumbuhan rata-rata ekonomi dan implikasi finansial mendukung program baru tanpa harus mengurangi program lama.
2.      Variasi kesuksesan atau penghentian
-          Fungsional
-          Organisasional
-          Penghentian kebijakan ata kesuksesan
-          Penghentian program atau kesuksesan
3.      Kesulitan dalam pengamanan penghentian
-          Keseganan intelektual
-          Kekurangan insentif politik
-          Institusi permanen
-          Dinamika Konservasi
-          Koalisi anti-terminasi
-          Rintangan legal
-          Biaya yang tinggi
-          Konsekuensi yang merugikan
-          Penangguhan dan penolakan



F.     Analisis Kebijakan Praktis

Peran analisis kebijakan dalam proses kebijakan bukan hanya studi akademis dari proses kebijakan. maka ada sejumlah pedoman yang jelas, mungkin tetapi sering diabaikan. Pertama-tama, jika analisis harus dilakukan, apalagi dikonsumsi dan digunakan, itu harus dari keuntungan praktis untuk satu atau lebih pengambil keputusan yang baik tertarik pada substansi masalah atau melihat bagaimana analisis dapat digunakan sebagai justifikasi politik bagi posisi mereka. Atau, analisis dapat masuk ke dalam proses kebijakan karena sebagai alat yang  digunakan dalam mengkritik pemerintah oleh sebuah kelompok kepentingan untuk masalah buruknya kualitas analisis yang mendasari perlakuan Pemerintah.
Dari perspektif seorang analis, penggunaan yang analisisnya dimasukkan mungkin terjadi penyalahgunaan. tentang penyederhanaan dan distorsi dalam hasil analisisnya. Ini adalah (a) tak terelakkan (b) lebih mungkin jika tidak analis asli atau beberapa ‘penerjemah’ telah mengambil kesulitan untuk menetapkan kesimpulan kunci dan peringatan penting dalam bentuk yang mudah dipahami. distorsi yang disengaja jauh lebih mungkin terkena, baik oleh analis (pengarah media atau peserta politik) atau lawan yang menolak cara analisis ini.
Dalam penggunaan praktis analisis kebijakan ada tidak mungkin akan ada satu jenis tunggal analis. Hogwood (1984) menunjukkan bahwa apa yang harus diharapkan adalah:
Berbagai jenis analis, beberapa ahli dalam teknik tertentu; orang lain yang mengkhususkan diri dalam bidang kebijakan tertentu, dengan setidaknya beberapa kemampuan untuk berkomunikasi temuan mereka kepada para pembuat keputusan dan beberapa kesadaran tentang bagaimana spesialisasi mereka cocok dengan proses kebijakan secara keseluruhan. Lainnya mungkin lebih dekat dengan gagasan tradisional dari penasihat politik, tetapi mengkhususkan diri dalam menafsirkan hasil analisis kebijakan untuk master politik tertentu. Setidaknya beberapa, namun. Harus semua perdagangan, mungkin master of none, tetapi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi teknik yang relevan, jika tidak kemampuan untuk membawa mereka keluar, kesadaran kekuatan dan kelemahan mereka, dan penekanan kuat pada masalah pengambil keputusan.
Untuk kembali ke pembukaan bab ini, perhatian kita adalah dengan pendekatan proses untuk analisis bukan dengan analisis sebagai  sedikit output dari model matematika yang diproduksi oleh analis dan diserahkan kepada pengambil keputusan. Pendekatan proses ini, dan pelajaran dari nasib inisiatif analisis kebijakan di pemerintah pusat Inggris, menekankan pentingnya persepsi pembuat keputusan tentang kegunaan dari analisis pada umumnya dan aplikasi terhadap isu-isu tertentu. itu juga menekankan konsumsi fokus daripada teknik pendekatan difokuskan untuk menyajikan output dari analisis.
Keberhasilan utama analisis kebijakan akan dicapai jika itu menjadi begitu dirutinkan bahwa itu tidak dilihat sebagai suatu kegiatan terpisah dan berbeda dari pengambilan keputusan. Tapi untuk kembali ke dunia nyata, ruang lingkup untuk berpikir lebih analitis dalam pengambilan keputusan publik begitu luas bahwa pelatihan terpisah dalam peran analisis sangat penting untuk kemajuan lebih lanjut. Pendekatan yang disajikan dalam buku ini tidak dapat menyelesaikan semua masalah kebijakan yang dihadapi pemerintah lebih dari itu telah mampu menyelesaikan sengketa di antara para penulis analisis kebijakan. Kami berharap, bagaimanapun, bahwa kami telah membuat kasus bahwa analisis bukan hanya sesuatu yang akan menyenangkan untuk memiliki di dunia yang ideal, tetapi cara berpikir yang praktis dalam dunia nyata.